Penulis: Andre Alessande
TVRINews, Lampung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat meminta agar pengawasan hutan diperketat untuk memitigasi potensi bencana yang dipicu oleh dugaan aktivitas ilegal logging di wilayah setempat.
Permintaan tersebut disampaikan menanggapi laporan masyarakat terkait adanya aktivitas pembalakan liar di sejumlah titik.
Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat, Amin Basri, menyampaikan hal tersebut saat memimpin hearing bersama instansi terkait di gedung sekretariat DPRD, Selasa siang.
Amin menegaskan bahwa kerusakan hutan akibat praktik ilegal harus diantisipasi sejak dini. Ia mengingatkan serangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi contoh nyata tentang pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait meningkatkan kesadaran serta melakukan pengawasan intensif, termasuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang mengarah pada ilegal logging," ujar Amin, dikutip Kamis, 11 Desember 2025.
Terkait dugaan pembalakan liar di Pekon Penengahan, Kecamatan Lemong, DPRD menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya kepada aparat kepolisian.
Dalam hearing tersebut terungkap bahwa lokasi dugaan pembalakan berada di kawasan Hutan Marga atau Areal Penggunaan Lain (APL). Namun, pembalakan tanpa izin resmi tetap dinyatakan tidak dapat dibenarkan.
Amin menegaskan bahwa otoritas berwenang berhak menindak praktik pembalakan yang tidak memiliki izin.
“Apabila ada izin-izin yang belum dilengkapi atau bahkan tidak ada, maka pihak berwenang memiliki hak untuk menindak,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD merekomendasikan agar dilakukan penanaman ulang (replanting) pada kawasan yang terdampak untuk mencegah risiko bencana serupa seperti yang dialami beberapa daerah di Sumbar, Aceh, dan Sumatera Utara.
“Kami khawatir masyarakat Pesisir Barat mendapat dampak negatif berupa bencana alam yang tidak kita inginkan,” lanjutnya.
DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mendorong upaya perlindungan lingkungan dan mengawasi tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas pembalakan liar.
Editor: Redaktur TVRINews
