Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan bahwa pemberian konsesi tambang bisa saja menjadi salah satu pemicu polemik internal PBNU saat ini.
Ia mengatakan bahwa isu tambang memang terlihat paling mencolok di mata publik saat ini, sehingga wajar jika banyak orang menganggap konsesi tambang sebagai sumber konflik internal PBNU.
"Bahwa kemudian ada gambaran terkait dengan tambang, mungkin saya kira masyarakat melihat itu yang paling banyak kepentingannya ada di situ," kata Gus Yahya setelah memimpin rapat koordinasi di Kantor PBNU Jakarta pada Kamis (11/12).
Kendati demikian, ia menekankan dinamika di tubuh PBNU jauh lebih kompleks dan tidak hanya dipantik oleh satu faktor tertentu. Gus Yahya menyebut problem yang muncul saat ini merupakan gabungan dari berbagai persoalan yang saling terkait.
"Mungkin saja (tambang menjadi salah satu pemantik), tapi bukan cuma itu. Ada yang lain karena ini kompleks, ada masalah macam-macam," ujarnya.
Ia juga menyatakan tidak keberatan jika konsesi tambang PBNU dikembalikan kepada pemerintah. Meski begitu, pengembalian hak konsesi tambang kepada pemerintah harus melalui pembahasan kolektif bersama para pimpinan PBNU.
Hal ini karena keputusan awal mengenai tambang juga diambil secara bersama. "Iya (mengembalikan konsesi tambang) itu tidak masalah, tapi semua harus dibicarakan bersama," kata Gus Yahya.
Kepengurusan PBNU kini terpecah menjadi dua faksi. Kelompok pertama yakni Faksi kepengurusan Zulfa Mustofa setelah berlangsungnya Rapat Pleno pihak Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar di Hotel Sultan Jakarta pada 9-10 Desember lalu.
Faksi ini turut didukung oleh Mantan Sekretaris Jendral PBNU sekaligus Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Ketua Pengurus Harian atau Tanfidziyah PBNU sekaligus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Sementara faksi kedua merujuk pada kelompok PBNU pimpinan Gus Yahya yang berbasis di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya Jakarta. Sejumlah ulama tergabung di dalamnya, termasuk Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Ulil Abshar Abdalla.
PBNU sebelumnya melangsungkan rapat koordinasi di Kantor PBNU Jakarta pada Kamis (11/12). Sidang koordinasi kali ini membahas soal evaluasi program, penanggulangan bencana, dan konsolidasi organisasi. Pertemuan hari ini sejatinya dijadwalkan sebagai rapat pleno, namun dialihkan menjadi rapat koordinasi karena Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar tidak hadir.
Agenda ini terselenggara dua hari menyusul hasil Rapat Pleno Syuriah di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (9/12) yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Gus Yahya mengatakan hasil rapat pleno di Hotel Sultan tidak memiliki legitimasi. Ia menjelaskan, pertemuan di Hotel Sultan tempo lalu dikatakan sebagai lanjutan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar di Hotel Aston pada 20 November.
Gus Yahya menilai keputusan Rapat Harian Syuriyah untuk memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU itu merupakan tindakan di luar kewenangan struktural Syuriah, sehingga seluruh hasil rapat dinilai tidak sah.
"Pertemuan di Hotel Sultan kemarin itu dinyatakan sebagai tindaklanjut dari rapat di Hotel Aston. Ini artinya kalau dari pangkalnya tidak diterima, ya seterusnya yang didasarkan pada pangkal itu tidak bisa diterima," kata Gus Yahya di setelah rapat koordinasi.
Juru bicara Presiden RI ke-3 Abdurrahman Wahid ini menyebut akan menyelesaikan konflik internal di PBNU dengan berpegang pada arahan para kiai sepuh Mustasyar NU dalam pertemuan di Ploso dan Tebuireng beberapa waktu lalu.
Gus Yahya mengatakan bahwa para kiai sepuh telah memberikan pesan agar PBNU kembali merujuk pada AD/ART organisasi dalam menyikapi polemik internal. "Jalankan AD/ART apa adanya, jangan ditekuk-tekuk," ujarnya.
