Soal Transfer ke Daerah Minim, Purbaya: Jangan Protes ke Saya, Protes ke Pak Tito

Purbaya mengatakan keputusan terkait anggaran transfer ke daerah (TKD) yang minim bukan sepenuhnya keputusan dirinya.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, merespons kritik terkait minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi sorotan pemerintah daerah (Pemda). Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sepenuhnya keputusannya.

“Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga enggak terlalu jelas untuk Saya. Ada yang 50–70 persen, mana bisa hidup di daerah,” ujar Purbaya dalam acara Bimtek Golkar FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Semula ia juga heran dengan kebijakan pemotongan TKD yang dinilainya menyulitkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dia pun memberikan kelonggaran dengan menyetujui kenaikan anggaran yang kemudian diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

"Pak Tito datang. Dia ngajuin, Pak Purbaya, engak cukup daerah nih saya ajukan kenaikan. Berapa? Sekian. Yaudah saya setujuin. Saya enggak pikir lagi. Rp43 triliun kalau enggak salah. Jadi kalau ada protes jangan protes saya lagi, protes Pak Tito ngajuinnya kurang. Karena saya enggak ngitung lagi, Pak Tito cukup? Cukup. Ternyata masih kurang,” katanya sambil tertawa.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran TKD juga telah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menilai banyak belanja daerah yang diselewengkan sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum pada akhirnya anggaran kembali dilonggarkan.

"Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap Presiden, Pak naikin, pasti enggak dikasih," ungkapnya.

Purbaya lantas menyarankan agar pemda segera membenahi cara belanja dan penyerapan anggaran. Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran bukan hal yang mustahil diberikan jika pemda bisa menjamin tidak ada kebocoran anggaran ke depan.

"Saya pernah minta ke teman-teman Pemda daerah tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara Anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran jangan ada bocor segala macem. Nanti kalau bagus, Saya akan menghadap presiden minta anggaran Pemda direvisi," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)