Hadapi Nataru, Komisi V Soroti Kemacetan Pelabuhan Merak

Komisi V DPR RI menegaskan bahwa kemacetan di Pelabuhan Merak, Banten, harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kemacetan yang terus berulang di pelabuhan penghubung Pulau Jawa dan Sumatra ini dinilai tidak bisa hanya mengandalkan penanganan sementara (taktis) setiap menjelang masa mudik atau libur panjang.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, BMKG, dan Basarnas terkait persiapan periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai perlunya langkah yang lebih strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia mencontohkan masalah klasik seperti banyaknya kendaraan besar yang parkir di badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas pelabuhan.

Lasarus juga mempertanyakan mengapa penataan kawasan Merak-Bakauheni belum dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat negara tampaknya kewalahan dan harus bergantung pada pelabuhan swasta.

"Kami menginginkan penataan kawasan Merak-Bakauheni ini masuk Proyek Strategis Nasional. Padahal kan ini dari tahun ke tahun masalah kita di sini, sudah ada penambahan pelabuhan, tapi sebagian kan pelabuhan swasta yang kita manfaatkan," ujar Lasarus.

"Berarti negara ini sepertinya sudah enggak kuat, kita butuh bantuan swasta. Tapi ketahuilah, ketika kita ada di sana, kita juga mengganggu operasional pihak swasta secara tidak langsung."

Solusi Kapal Besar dan Wacana Jembatan Selat Sunda

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, mengusulkan solusi operasional jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mengatasi antrean saat Nataru dan Lebaran, ia menyarankan penggunaan kapal berkapasitas besar.

"Untuk mengatasi kemacetan setiap Natal dan Lebaran, sebenarnya yang harus disiapkan adalah kapal besar. Jadi berhentikan dulu kapal kecil-kecil itu. Saya kira kalau kapal-kapal besar, selesailah urusan macet di Merak-Bakauheni," tegas Mukhlis.

Tak hanya itu, Mukhlis juga kembali menyuarakan wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sebagai solusi permanen konektivitas Jawa-Sumatra.

"Ini program jangka panjang dan sudah pernah direncanakan dari zamannya Presiden Soekarno dan terakhir di zamannya Pak SBY. Masalah JSS atau Jembatan Selat Sunda, saya kira ini yang harus dimunculkan kembali supaya menjadi prioritas dan dimasukkan di PSN," pungkasnya.