Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang ia pimpin sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, dengan agenda utama pembahasan perkembangan aksesi bersama Deputi Sekjen OECD Frantisek Ruzicka, di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam proses menuju keanggotaan penuh OECD.
Hubungan Indonesia dengan OECD dimulai pada 2007 ketika Indonesia menjadi mitra kunci. Kemudian, pada Juli 2023 Indonesia menyampaikan surat resmi untuk menjadi anggota penuh, dan pada Maret 2024 status Indonesia naik menjadi negara kandidat aksesi. Indonesia juga menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memulai proses tersebut, sebelum disusul Thailand.
Menurut Airlangga, proses aksesi OECD menjadi instrumen penting untuk mendorong reformasi dan transformasi struktural di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola.
“Aksesi ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi katalis untuk mencapai prioritas Presiden Prabowo, mulai dari ketahanan pangan hingga peningkatan kualitas investasi,”kata Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.
Dalam pemaparan teknis, Airlangga menyebut sejumlah kemajuan pada fase Tinjauan Teknis. Tiga sektor Lingkungan, Perdagangan, dan Kebijakan Digital telah memasuki tahap peninjauan, bahkan tim OECD telah melakukan verifikasi lapangan untuk sektor Lingkungan. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan akurat dari Kementerian/Lembaga dalam menjawab seluruh kuesioner, mengingat OECD menerapkan penilaian berbasis bukti.
Deputi Sekjen OECD Frantisek Ruzicka dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi terhadap posisi strategis Indonesia. Ia menyebut Indonesia sebagai aktor kunci di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik. Ruzicka juga menegaskan kesiapan OECD memberikan dukungan teknis dalam mempercepat reformasi yang dibutuhkan Indonesia menuju status negara maju.
Airlangga menargetkan Indonesia dapat resmi menjadi anggota penuh OECD pada periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai koordinasi antar lembaga menjadi elemen penting untuk mencapai target tersebut. Kunjungan Delegasi OECD kali ini juga menjadi evaluasi awal terhadap konsistensi implementasi reformasi yang sedang berjalan.
Lebih lanjut, Airlangga menekankan bahwa aksesi OECD harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses aksesi dilakukan secara transparan dan terbuka.
“Indonesia dipandang sangat feasible di kancah global, terutama karena reformasi dan transformasi ekonomi yang terus berjalan. Presiden juga menekankan pentingnya percepatan debottlenecking dan debirokratisasi,”jelasnya.
Turut hadir dalam Rakor tersebut antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Menlu Arrmanatha Nasir, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Wamen Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Dubes RI untuk Prancis Mohamad Oemar, serta perwakilan sejumlah Kementerian/Lembaga anggota Tim Nasional OECD.
Editor: Redaktur TVRINews
