JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mohammad Iqbal menegaskan transformasi digital di lingkungan DPD RI bukan sekadar proyek teknologi, melainkan perubahan budaya kerja yang menyeluruh.
Iqbal menegaskan hal itu dalam Rapat Koordinasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi dengan tema "Transformasi Digital DPD RI: Membangun Sistem, Menyiapkan Manusia, Menjaga Nurani Institusi" di Universitas Udayana, Bali, Kamis (11/12/2025).
"Yang harus berubah pertama bukan perangkat, tetapi pola pikir," tegas Iqbal di hadapan para pejabat dan peserta rakor yang juga dihadiri oleh Rektor Udayana Prof. I Ketut Sudarsana dan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN Rahman Hadi.
Iqbal menambahkan lima tahun ke depan, DPD RI akan membangun arsitektur sistem parlemen yang terintegrasi, aman, dan andal. Nantinya, kata dia, seluruh proses kerja harus terkoneksi, data menjadi dasar keputusan, dan keamanan informasi menjadi budaya.
"Kita tidak ingin aparatur yang hanya pandai mengoperasikan sistem, tetapi kehilangan empati. Kita butuh ASN yang cakap digital, tapi tetap beradab; tangguh teknologi, namun peka sosial," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, DPD RI dan Universitas Udayana melakukan kesepakatan bersama melalui nota kesepahaman (MoU). Iqbal berharap kolaborasi ini dapat mempercepat terwujudnya parlemen modern yang responsif, berbasis data, dan tetap berakar pada nilai kebangsaan.
“Kita tidak sedang membangun teknologi untuk terlihat hebat. Kita membangun sistem untuk melayani daerah dengan lebih adil dan lebih cepat,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
