KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane menyampaikan pembangunan tanggul Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer (km) memerlukan anggaran sekitar Rpp1,2 triliun.
Kepala BBWS Ciliwung Cisadane David Partonggo Oloan Marpaung menjelaskan, pembangunan tanggul dapat segera dimulai setelah proses pembebasan lahan di sepanjang sempadan sungai rampung. Namun, ia menegaskan besarnya kebutuhan anggaran membuat konstruksi tidak bisa langsung berjalan meski lahan sudah tersedia.
"Ketika lahannya sudah bebas, kami siap membangun. Tapi meski lahan sudah tersedia, tidak otomatis pembangunan bisa langsung dilakukan. Untuk membangun tanggul sepanjang 16 km, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp1,2 triliun,” ujar David di Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Kamis (11/12).
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran juga harus mempertimbangkan penanganan wilayah lain. Seperti saat ini, pemerintah tengah fokus memulihkan infrastruktur di Sumatra pascabanjir bandang
"Kita tahu ada bencana di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara yang butuh anggaran. Tapi, pembangunan di lokasi-lokasi yang terpencil tetap berjalan untuk menjaga keseimbangan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWS Ciliwung Cisadane Ferdinanto menjelaskan paket pekerjaan awal direncanakan mulai Januari 2026.
"Untuk Ciliwung, pada 2026 ada paket single year sepanjang 460 meter dengan anggaran Rp 35 miliar," jelas Ferdinanto.
Selain itu, dua paket lanjutan akan menggunakan skema multiyears contract. Untuk paket sepanjang 2,83 km dan 2,24 km, pihaknya mengusulkan multiyears project 2026–2027 dengan anggaran hampir Rp 400 miliar.
Rencana konstruksi tanggul Kali Ciliwung sepanjang 16 km dilakukan pada periode 2026–2029, dimulai dari Kelurahan Pengadegan sepanjang 460 meter. Selanjutnya, pembangunan akan berlanjut di Kelurahan Kebonbaru—Bidaracina—Cikoko—Cawang—Rawajati (2,83 km), Rawajati—Pejaten Timur—Cililitan—Balekambang (4,36 km), Manggarai—Kebon Manggis—Bukit Duri—Kampung Melayu (4,46 km), dan Pejaten Timur—Tanjung Barat—Balekambang—Gedong (4,11 km).
Ferdinanto juga menyoroti hambatan dalam percepatan pembangunan, terutama terkait pembebasan lahan.
"Meski lahan sudah dibebaskan, belum tentu warga mau pindah. Banyak warga yang telah tinggal di pinggir sungai merasa tempat itu sudah menjadi rumah mereka," ujarnya. (Ins/E-1)
