jpnn.com - Tokoh masyarakat kelahiran Sumatera Utara (Sumut) yang tinggal di Jakarta, Sanggam Hutapea mengatakan bencana alam dahsyat berupa banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) merupakan beban berat bagi para korban, bukan hanya kerugian material, tetapi juga nonmaterial.
Bagi pemerintah, tanggung jawab bukan hanya sekadar memperbaiki infrastruktur dasar dan fasilitas layanan publik agar berfungsi normal dan membangun kembali lebih baik dari sebelumnya.
BACA JUGA: Kemendikdasmen Pastikan Pembelajaran di Daerah Terdampak Bencana Sumatra Mengutamakan Keselamatan
Namun, tanggung jawab lebih besar pasca bencana yakni kemungkinan ada banyak anak-anak yang kehilangan orang tua.
Untuk itu, Sanggam mendorong pemerintah mendaklarasikan Gerakan Orang Tua Asuh untuk anak-anak korban Bencana Alam Sumatra.
BACA JUGA: TelkomGroup Terus Percepat Pemulihan Layanan di Lokasi Bencana Sumatra, Ini Progresnya
Gerakan ini dinilai penting sebagai salah satu upaya menjamin masa depan anak-anak korban banjir dan longsor di Sumatera.
“Keberadaan anak anak yang kehilangan orang tua akibat korban bencana banjir ini perlu mendapatkan figur pengganti ayah dan ibu yang tepat demi masa depan mereka. Untuk itu pemerintah perlu menginisiasi orang tua asuh bagi anak-anak,” kata Sanggam Hutapea melalui percakapan Kamis (11/12/2025).
BACA JUGA: Sanggam Hutapea Usulkan Pembentukan Tim Khusus untuk Dukung Penguatan Sektor Pariwisata di Danau Toba
Sanggam mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan instruksi kepada pejabat negara di lingkup pemerintahan untuk menjadi orang tua asuh anak-anak korban bencana banjir dan longsor Sumatra.
Sanggam menekankan hak asuh dan perlindungan anak-anak korban bencana merupakan aspek krusial dari respons kemanusiaan dan hukum.
"Pengalaman traumatis bagi anak-anak pascabencana dapat mempengaruhi kehidupan masa depan mereka. Sehingga penanganannya perlu cepat dan tepat. Selain pemerintah, organisasi, lembaga qtau pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang ini sangat dibutuhkan uluran tangannya," ujarnya.
Lebih jauh, Sanggam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap berpartisipasi aktif pascabanjir dan longsor, sebab pemulihan dan perbaikan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, relawan, masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, bantuan-bantuan dari berbagai pihak akan sangat membantu para korban.
Ia mencontoh, selama masa tanggap darurat sekarang ini, selain makanan, sandang, fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang menjadi kebutuhan dasar, para korban terutama anak-anak membutukan layanan trauma healing.
Walau mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pengucuran anggaran negara sebesar Rp 51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada sisi lain Sanggam Hutapea juga mengkritik lambannya respons pemerintah di awal dalam menangani bencana yang terjadi di wilayah Sumatra.
Dia menilai hal itu akibat lemahnya koordinasi antar-lembaga, terutama pada masa golden time, menyebabkan penanganan darurat tidak optimal.
Terkait anggaran negara sebesar Rp 51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir, Sanggam Hutapea berharap agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital menjadi prioritas dalam proses pemulihan.
Dia juga mengingatkan pentingnya memastikan anggaran pemulihan benar-benar digunakan untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sangggam Hutapea kembali menekankan pentingnya pemerintah memperkuat mitigasi. Kejadian bencana alam yang berulang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan, komunikasi publik, hingga evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
