Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyanto mengatakan sudah meminta waktu kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menangani 16 ribu pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang rercam dirumahkan.
Menpan RB itu pun mengaku belum sempat berbicara langsung dengan Purbaya terkait masalah di Bea Cukai. Kata Rini, Menkeu Purbaya masih ada beberapa agenda lain.
“Namun, beliau (Menkeu Purbaya) masih banyak beberapa agenda yang disampaikan,” katanya usai Konferensi Pers Perkembangan Proses Aksesi OECD di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
“Tentunya saya harus lihat apakah lembaganya atau sistemnya yang memang harus diperbaiki, baru kita bicara orangnya. Jadi, saya memang belum ada diskusi dengan beliau (Purbaya),” sambungnya.
Di sisi lain, Rini merasakan peluang permulaan atau rotasi dari 16 ribu pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ia menekankan hal-hal tersebut lumrah terjadi di birokrasi.
Rini bahkan mencontohkan bahwa anak buahnya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada juga yang diisi dari PNS Kementerian Keuangan.
“Kalau masalah transformasi, rotasi, itu suatu yang biasa ya.Tetapi kan tentunya urusan pemerintahan itu tetap harus dijalankan. Kan Bea Cukai ada fungsi-fungsi pemerintahan, nah itu tentunya harus dilaksanakan oleh PNS,” tandasnya.
Purbaya pertama kali mengumumkan ke publik tentang rencana pembekuan Bea Cukai pada Kamis (27/11) lalu.
Ia mengatakan citra direktorat tersebut buruk dari segala arah, baik di media, di masyarakat, bahkan di mata Presiden Prabowo Subianto.
“Oleh karena itu, dirinya meminta izin kepada Prabowo untuk membenahi masalah di instansi tersebut. Dirinya menetapkan batas waktunya adalah setahun alias sampai 2026 mendatang,” tandasnya..
