Seorang pejabat senior Hamas pada, Kamis (11/12/2025), mengatakan faksi-faksi Palestina di Gaza telah memberikan persetujuan awal untuk kemungkinan pasukan internasional di wilayah tersebut.
Tapi, dengan syarat mandatnya dibatasi hanya memantau gencatan senjata dan mempertahankan kehadiran di sepanjang perbatasan untuk memisahkan kedua belah pihak.
Melansir Antara, Husam Badran anggota Biro Politik Hamas, mengatakan bahwa peran pasukan tersebut harus tetap terbatas, jelas, dan disepakati, serta tidak boleh mengganggu proses pengambilan keputusan nasional Palestina.
Dia mengungkapkan sebagian besar negara yang membahas ide tersebut menekankan perlunya persetujuan Palestina sebelum penempatan pasukan.
Hal itu disampaikan Badran merujuk pada Pasukan Stabilisasi Internasional, sebuah pasukan multinasional yang diusulkan dan disetujui sebagai bagian dari rencana perdamaian yang lebih luas serta resolusi Dewan Keamanan PBB pada November lalu.
Badran menekankan implementasi kesepakatan saat ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Palestina dan menegaskan kembali pembicaraan apa pun tentang pelucutan senjata perlawanan akan ditolak.
“Rakyat Palestina hidup di bawah pendudukan, dan wajar bagi mereka untuk melawan dengan segala cara yang tersedia,” katanya.
Dia menambahkan bahwa prioritas bagi rakyat Palestina adalah rekonstruksi di Gaza agar rakyat kami dapat hidup dalam kondisi yang layak untuk pengorbanan mereka.
Mengenai fase kedua kesepakatan gencatan senjata, Badran mengatakan hal itu harus mencakup penarikan pasukan Israel yang jelas, pembukaan cakrawala politik, dan pembahasan serius mengenai pembentukan negara Palestina. (ant/bil/ipg)
