- PPKGBK akan mengelola Hotel Sultan karena negara memenangkan gugatan terhadap PT Indobuildco di PN Jakarta Pusat.
- Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan telah berakhir secara hukum sejak 2023, mengukuhkan status kepemilikan negara.
- Pemerintah berencana menjadikan kawasan tersebut pusat MICE internasional demi nilai tambah maksimal bagi negara.
Suara.com - Babak baru pengelolaan salah satu aset paling strategis di jantung ibu kota segera dimulai. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memastikan bakal mengambil alih dan mengelola lahan Hotel Sultan setelah negara secara sah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Kemenangan ini menjadi puncak dari sengketa panjang melawan PT Indobuildco, yang gugatannya dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim.
Dalam gugatannya, PT Indobuildco tidak hanya meminta pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) No.26/Gelora dan No.27/Gelora dinyatakan sah, tetapi juga menuntut ganti rugi fantastis senilai Rp28,2 triliun.
Dengan putusan ini, PPKGBK kini memegang landasan hukum yang kuat untuk segera menata kembali kawasan premium tersebut.
"Tanah dan bangunan yang kembali ke negara ini akan dikelola secara maksimal agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," kata Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo kepada wartawan dikutip Kamis (11/12/2025).
Rakhmadi menegaskan bahwa putusan pengadilan ini menjadi penegas legalitas negara sebagai pemilik sah atas tanah yang HGB-nya telah berakhir. Langkah eksekusi pun dapat segera dilakukan.
"Putusan yang bersifat serta merta ini membuat pemerintah dapat segera menata kawasan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum. Putusan ini juga selaras dengan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan HGB 26 dan 27 telah berakhir sejak Maret dan April 2023," ucapnya.
Putusan ini disambut baik oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) selaku induk dari PPKGBK. Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, menekankan nilai historis dari lahan tersebut yang merupakan aset vital milik negara.
"Tanah eks HGB No. 26 dan 27/Gelora, tempat Hotel Sultan berdiri, adalah aset negara yang dibebaskan pemerintah untuk Asian Games IV tahun 1962. Tanah ini memiliki nilai sejarah dan kebanggaan bangsa. Kami menghargai putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan saksama," ujarnya.
Baca Juga: AHY Sebut Sengketa Hotel Sultan dan Pulau Rempang Masuk Program Prioritas Kementerian ATR/BPN
Berdasarkan putusan pengadilan, melalui dua perkara dengan nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST. dan 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST, hakim secara tegas menyatakan negara adalah pemilik sah atas lahan dan bangunan Hotel Sultan di kawasan GBK.
Majelis hakim juga menyatakan HGB Hotel Sultan telah hapus demi hukum sejak tahun 2023. Konsekuensinya, PT Indobuildco diperintahkan untuk segera mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, baik tanah maupun bangunan, melalui putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).
Ke depan, Kemensetneg dan PPKGBK memiliki visi besar untuk kawasan ini. Pemerintah akan terus mendorong kawasan GBK, termasuk lahan eks Hotel Sultan, untuk menjadi pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) berstandar internasional demi memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
