Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan pola konsumsi dan belanja masyarakat dalam 10 tahun terakhir akan menjadi perhatian dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada kuartal I/2026.
Model perilaku belanja masyarakat yang dilakukan secara daring dengan menggunakan skema pembayaran digital atau cashless, telah memengaruhi perubahan lanskap ekonomi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa masyarakat kini semakin akrab dengan layanan digital, pembayaran tanpa uang tunai, dan belanja kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi.
Menurutnya, pergeseran tersebut bukan sekadar perubahan gaya hidup, tetapi perubahan struktural yang mempengaruhi dunia usaha dari tingkat warung hingga perusahaan besar.
“Di tengah perubahan yang bergerak cepat ini, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memahami bagaimana sesungguhnya pola konsumsi masyarakat saat ini dan ke arah mana perekonomian Indonesia bergerak,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).
Dia menuturkan, pertumbuhan ritel modern dan layanan e-grocery menjadi contoh paling jelas mengenai pergeseran tersebut. Minimarket bermunculan hampir di setiap sudut kota dan desa, menawarkan kenyamanan dan standar layanan yang konsisten.
Di saat bersamaan, layanan belanja kebutuhan pokok melalui aplikasi semakin diterima masyarakat, terutama generasi muda dan keluarga urban yang mengutamakan kepraktisan.
“Fenomena ini tidak bisa dianggap enteng, karena mengubah lanskap persaingan ritel sekaligus mempengaruhi rantai pasok barang kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Namun, modernisasi tidak otomatis menghapus keberadaan pasar tradisional. Banyak pasar yang tetap bertahan, bahkan menjadi pilihan utama di tengah kenaikan harga dan kebutuhan akan bahan makanan segar.
Hubungan sosial antara pedagang dan pembeli, fleksibilitas tawar-menawar, serta harga yang sering kali lebih bersaing membuat pasar tradisional tetap relevan.
Menurutnya, hal yang berubah adalah tantangan yang mereka hadapi. Pasar tradisional harus bersaing dengan kenyamanan aplikasi digital, tuntutan higienitas yang lebih tinggi, serta selera konsumen yang semakin cepat berubah.
“Untuk mengetahui apakah pasar tradisional masih cukup kuat, atau justru sedang mengalami penurunan yang perlahan, kita memerlukan data yang benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Baca Juga
- BPS: Pergerakan Harga Bahan Pangan Masih di Batas Aman
- BPS: Indonesia tidak Impor Beras Medium 2025
- BPS: Harga Beras di Ciayumajakuning Turun, Tapi Masih Lebih Tinggi dari Tahun Lalu
Oleh karena itu, kegiatan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting sebagai sebuah agenda bersama. Sensus ekonomi ini bukan hanya mencatat jumlah usaha atau kategori lapangan usaha, tetapi memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana perilaku konsumen membentuk struktur ekonomi daerah.
“Sensus akan membantu menjawab pertanyaan yang selama ini sulit dijawab dengan asumsi: apakah toko-toko kecil di perkotaan mulai kehilangan pelanggan? Seberapa besar pertumbuhan usaha daring di daerah? Apakah e-grocery hanya fenomena kota besar atau sudah menjangkau wilayah lain? Dan bagaimana posisi pasar tradisional di tengah dominasi ritel modern?,” kata Amalia.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sangat menentukan arah kebijakan pemerintah. Daerah yang pasarnya masih kuat membutuhkan dukungan revitalisasi, bukan digeser oleh dominasi toko waralaba.
Sebaliknya, daerah yang mengalami lonjakan belanja online mungkin membutuhkan infrastruktur logistik yang lebih baik. Tanpa data yang akurat, kebijakan cenderung bias, bersifat reaktif, dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pergeseran perilaku konsumen adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun pemahaman terhadap perubahan itu tidak boleh hanya berdasarkan pengamatan sesaat atau tren media sosial.
“Kami memerlukan potret yang komprehensif, dan Sensus Ekonomi 2026 memberi kesempatan langka untuk melihat perubahan itu secara menyeluruh. Dengan data yang kuat, Indonesia dapat merancang strategi ekonomi yang tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi benar-benar memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat luas.” (*)
