Mahfud Yakin Reformasi Polri: Jumlah Polisi 467 Ribu, Oknum Tak Sampai 1.000

Mahfud MD meyakini percepatan Reformasi Polri diperlukan agar institusi tersebut menjadi lebih baik. Ia mengatakan semua pihak, termasuk masyarakat, berharap kepolisian bekerja lebih profesional.

Mahfud menyebutkan, dari total 467.000 personel kepolisian, hanya sekitar 1.000 personel yang tergolong sebagai oknum bermasalah.

“Semuanya menyadari bahwa personel polisi itu sebanyak 467.000, yang bermasalah itu mungkin tidak sampai 1.000 kalau yang dihitung oknum,” kata Mahfud saat ditemui usai kegiatan Serap Aspirasi Komisi Percepatan Reformasi Polri di USU, Medan, Jumat (12/12).

Ia memperkirakan sekitar 90 persen polisi sebenarnya baik. Menurut Mahfud, masyarakat memiliki harapan besar terhadap institusi Polri.

Mahfud MD menuturkan bahwa banyak kasus yang melibatkan oknum polisi menjadi perhatian masyarakat dan harus diselesaikan.

“Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kasus-kasus yang muncul memang banyak menjadi perhatian masyarakat, itu yang harus kita selesaikan dan kita minta masukan kepada masyarakat,” ucap Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa pihak kepolisian tidak boleh terlibat dalam politik dan harus tetap independen.

“Supaya polisi itu betul-betul independen. Bukan melepaskan diri saja, tapi harus dilepaskan dari intervensi politik,” ujar Mahfud.

“Kalau mau lepaskan diri, kadang kala enggak bisa. Tetapi harus dilepaskan dari intervensi politik sehingga penataannya bukan hanya Polri, nanti ada juga DPR, kepartaian, kejaksaan, pemerintah. Nanti akan kita posisikan kembali. Untuk reformasi atau percepatan reformasi, pokoknya kita kembalikan jati diri Polri,” lanjut Mahfud.

Menurut Mahfud, masyarakat membutuhkan Polri. Ia menegaskan bahwa kepolisian harus bebas dari politik dan langsung menerima arahan dari presiden.

“Tadi usulnya sebaiknya (polisi) agar bebas politik, langsung saja ke presiden. Karena Polri kita pejabat sipil,” pungkasnya.