Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan setidaknya hingga hari ini, Jumat (12/12), ada 112 pasar rakyat yang terdampak bencana banjir di Sumatera.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, tercatat ada 65 pasar rakyat di Aceh yang terdampak. Kemudian 44 pasar rakyat di Sumatera Utara dan tiga pasar rakyat di Sumatera Barat.
Budi mengatakan Kemendag telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan dalam pembangunan dan renovasi pasar.
Menurut dia, Kemendag akan memberikan rekomendasi mengenai pasar mana yang menjadi prioritas untuk perbaikan.
"Kita identifikasi, nanti mana yang jadi prioritas untuk dibangun. Kita nanti komunikasi dengan PU, biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami," kata Budi seperti dikutip dari Antara.
Saat ini proses pendataan tingkat kerusakan mulai dari rusak ringan, sedang, hingga rusak berat masih dilakukan. Kemendag menegaskan perbaikan pasar akan mengutamakan lokasi yang mengalami kerusakan paling signifikan agar aktivitas perdagangan masyarakat dapat segera pulih.
Sebelumnya, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp 51 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp 51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis (11/12).
Ia menjelaskan estimasi tersebut mencakup penanganan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul dan air baku, infrastruktur air bersih serta sanitasi (cipta karya), serta prasarana sosial strategis seperti sekolah, madrasah dan rumah ibadah.
