TABLOIDBINTANG.COM - Pemerintah mulai menerapkan regulasi baru yang memusatkan fungsi penghimpunan dan pendistribusian royalti pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dengan mengubah peta tata kelola hak cipta musik di Indonesia.
Aturan ini membuat berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus segera menyesuaikan sistem kerja mereka, termasuk Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang kini memasuki fase penting dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta.
President Director WAMI, Adi Adrian atau Adi KLa menegaskan bahwa penyesuaian tata kelola harus dilakukan secara tertib dan tetap mengedepankan transparansi serta perlindungan bagi para pencipta dan penerbit musik.
“Perubahan kebijakan membawa implikasi besar bagi ekosistem musik. WAMI berkomitmen menjaga agar hak para pencipta tetap terlindungi,” ujar Adi Adrian dalan jumpa pers di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).
Dalam Rapat Umum Anggota (RUA) 2025, WAMI memaparkan kinerja positif sepanjang 2024. Penghimpunan royalti mencapai Rp176,24 miliar, dengan pendapatan digital naik 28 persen menjadi Rp130,78 miliar lewat platform YouTube, Meta, TikTok, Spotify, dan Apple Music yang semakin akurat dalam pelaporan penggunaan musik.
Pemasukan non-digital juga mencatat lonjakan tertinggi dalam lima tahun terakhir, terutama dari sektor live event yang naik signifikan menjadi Rp16,52 miliar.
Dari kerja sama internasional, WAMI menghimpun royalti sebesar Rp19,21 miliar yang berasal dari jaringan 63 CMO di 57 negara, dengan kontribusi terbesar MACP, CASH, ASCAP, PRS, dan COMPASS.
Dari sisi distribusi, royalti yang disalurkan sepanjang 2024 mencapai Rp126,33 miliar, termasuk distribusi luar negeri sebesar Rp22,39 miliar.
Penurunan terjadi dibanding tahun sebelumnya akibat perlambatan penghimpunan pada 2023.
Memasuki 2025, efek regulasi baru semakin terasa. Fungsi perlisensian LMK yang dibekukan membuat distribusi royalti hingga November turun 12 persen.
WAMI juga telah menyerahkan Rp64 miliar kepada LMKN untuk verifikasi, sementara Rp36,9 miliar dikembalikan dan siap didistribusikan kepada anggota.
Dengan jumlah anggota mencapai 5.671 pencipta dan 118 penerbit, WAMI menyiapkan skema distribusi tiga kali setahun mulai 2025 demi menjaga arus royalti tetap transparan dan terukur.
Pada sisi operasional, WAMI memperkuat digitalisasi melalui pengembangan ATLAS, platform registrasi dan pemutakhiran data anggota yang akan terhubung dengan sistem monitoring Pronto.
Versi terbaru, ATLAS 2.0, disiapkan meluncur pada 2026 dengan fitur otomatisasi yang lebih lengkap dan tampilan dashboard yang lebih intuitif.
Adi menyampaikan bahwa pendapatan organisasi pada 2024 naik 31 persen menjadi Rp185 miliar, sementara kenaikan biaya operasional masih berada di bawah batas maksimum 20 persen sesuai standar nasional.
Dalam struktur organisasi, WAMI mengusulkan pembentukan Komite Eksekutif yang membawahi lima komite penting, mulai dari audit hingga nominasi.
Mekanisme pemilihan Ketua Badan Pengurus juga akan diperbarui, di mana pemilihan akan dilakukan oleh Badan Pengawas berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi.
WAMI juga mengajukan perluasan mandat untuk menerima hak mekanikal dari aplikasi streaming film (OTT Film) secara selektif dengan persyaratan lisensi satu pintu dan persetujuan Badan Pengawas.
Seluruh usulan disetujui mayoritas anggota melalui voting digital, dan Rapat Umum Luar Biasa dijadwalkan berlangsung pada 2026 untuk memilih Badan Pengawas baru.
Adi menegaskan bahwa terlepas dari perubahan regulasi, WAMI tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan fungsi edukasi, advokasi, dan pelayanan anggota.
“Kami ingin memastikan seluruh anggota memahami perubahan kebijakan dan bersama merumuskan masa depan WAMI,” pungkas Adi Adrian.
