Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Mazaat berkomitmen untuk mendorong diplomasi pengetahuan dan mendorong implementasi ekonomi biru secara berkelanjutan lewat kolaborasi global.
Dia mengatakan BKSAP akan terus aktif membangun dialog dengan parlemen internasional untuk mendorong harmonisasi regulasi global terkait pembangunan berkelanjutan. Menurut dia, seluruh kebijakan yang dihasilkan harus berpihak pada ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Kami di BKSAP akan terus aktif dalam berbagai dialog parlemen internasional, mendorong harmonisasi regulasi, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada ketahanan ekonomi, lingkungan, dan sosial,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan hal itu dalam konteks kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dan United in Diversity (UID) Bali Campus.
Dia menekankan bahwa kerja kolektif dan optimisme menjadi kunci untuk mempercepat transformasi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Karena itu, keberadaan UID Bali disebutnya sebagai peluang strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan nasional, khususnya dalam kebijakan ekonomi biru dan pemenuhan target SDGs.
“Mulai dari Bali, mudah-mudahan kehadiran UID ini menjadi tonggak, menjadi instrumen yang menghasilkan pemimpin-pemimpin pemegang kebijakan yang betul-betul memahami perlunya keberlanjutan pembangunan,” kata dia.
Dia mengatakan prinsip ekonomi biru dan seluruh butir SDGs dapat diimplementasikan secara konsisten di Indonesia. Meskipun target global SDGs ditetapkan untuk 2030, ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap optimis dan terus memperkuat langkah-langkah konkret untuk mencapainya.
“Program-program, prinsip-prinsip blue economy dan butir-butir SDGs itu harus bisa diimplementasikan oleh Indonesia. Walaupun targetnya 2030, kita tetap optimis,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Panja Ekonomi Biru Ravindra Airlangga menegaskan pentingnya langkah-langkah luar biasa dalam memastikan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan iklim dan ekosistem laut.
“SDGs itu bersifat mengikat, sehingga membutuhkan langkah luar biasa agar seluruh target dapat tercapai,” kata Ravindra.
Menurut dia, perlunya pendekatan lintas isu dan lintas lembaga dalam penguatan ekonomi biru. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan laut tidak boleh dilakukan secara silo, melainkan sebagai satu ekosistem utuh.
“Kita tidak boleh berpikir sektoral, tapi harus berbasis ekosistem. Bahkan di beberapa negara masih terjadi praktik seperti membuang limbah ke laut dalam. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita,” kata dia.
Dia mengatakan kunjungan kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi pengetahuan, mendorong model pembangunan berkelanjutan, dan memperluas kemitraan multisektor yang mendukung transformasi ekonomi biru nasional.
Baca juga: Anggota DPR: Petani adalah soko guru ekonomi Indonesia
Baca juga: Forum Elite Muda dorong percepatan ekonomi biru Indonesia
Dia mengatakan BKSAP akan terus aktif membangun dialog dengan parlemen internasional untuk mendorong harmonisasi regulasi global terkait pembangunan berkelanjutan. Menurut dia, seluruh kebijakan yang dihasilkan harus berpihak pada ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Kami di BKSAP akan terus aktif dalam berbagai dialog parlemen internasional, mendorong harmonisasi regulasi, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada ketahanan ekonomi, lingkungan, dan sosial,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan hal itu dalam konteks kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dan United in Diversity (UID) Bali Campus.
Dia menekankan bahwa kerja kolektif dan optimisme menjadi kunci untuk mempercepat transformasi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Karena itu, keberadaan UID Bali disebutnya sebagai peluang strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan nasional, khususnya dalam kebijakan ekonomi biru dan pemenuhan target SDGs.
“Mulai dari Bali, mudah-mudahan kehadiran UID ini menjadi tonggak, menjadi instrumen yang menghasilkan pemimpin-pemimpin pemegang kebijakan yang betul-betul memahami perlunya keberlanjutan pembangunan,” kata dia.
Dia mengatakan prinsip ekonomi biru dan seluruh butir SDGs dapat diimplementasikan secara konsisten di Indonesia. Meskipun target global SDGs ditetapkan untuk 2030, ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap optimis dan terus memperkuat langkah-langkah konkret untuk mencapainya.
“Program-program, prinsip-prinsip blue economy dan butir-butir SDGs itu harus bisa diimplementasikan oleh Indonesia. Walaupun targetnya 2030, kita tetap optimis,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Panja Ekonomi Biru Ravindra Airlangga menegaskan pentingnya langkah-langkah luar biasa dalam memastikan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan iklim dan ekosistem laut.
“SDGs itu bersifat mengikat, sehingga membutuhkan langkah luar biasa agar seluruh target dapat tercapai,” kata Ravindra.
Menurut dia, perlunya pendekatan lintas isu dan lintas lembaga dalam penguatan ekonomi biru. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan laut tidak boleh dilakukan secara silo, melainkan sebagai satu ekosistem utuh.
“Kita tidak boleh berpikir sektoral, tapi harus berbasis ekosistem. Bahkan di beberapa negara masih terjadi praktik seperti membuang limbah ke laut dalam. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita,” kata dia.
Dia mengatakan kunjungan kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi pengetahuan, mendorong model pembangunan berkelanjutan, dan memperluas kemitraan multisektor yang mendukung transformasi ekonomi biru nasional.
Baca juga: Anggota DPR: Petani adalah soko guru ekonomi Indonesia
Baca juga: Forum Elite Muda dorong percepatan ekonomi biru Indonesia
