Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen, sehingga membuka jalan untuk penyelenggaraan pemilu secepatnya awal tahun depan di tengah pertempuran di perbatasan dengan Kamboja.
Pembubaran parlemen dilakukan lebih cepat dari perkiraan dan hanya berselang 3 bulan sejak Anutin menjadi perdana menteri menggantikan pendahulunya Paetongtarn Shinawatra yang dicopot dari jabatannya atas pelanggaran etik.
"Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan untuk mengadakan pemilihan umum baru bagi anggota parlemen," kata dekrit yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Kerajaan, Jumat (12/12), dikutip dari AFP.
Anutin sebelumnya diperkirakan akan menunggu sampai setelah Natal untuk membubarkan parlemen.
"Karena pemerintahan merupakan pemerintah minoritas dan kondisi politik dalam negeri rapuh dengan berbagai tantangan, pemerintah tidak dapat terus menjalankan urusan negara secara terus menerus, efisien, dan stabil," kata Lembaran Negara Kerajaan lagi.
"Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan menggelar pemilihan umum baru," lanjut Lembaran Negara Kerajaan.
Berdasarkan hukum Thailand, pemilu harus digelar antara 45 dan 60 hari setelah parlemen dibubarkan. Berarti, pemungutan suara diperkirakan dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari.
Anutin dalam tulisannya di Facebook mengatakan ingin mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Ini merupakan sinyal di kerajaan bahwa perdana menteri memang bermaksud membubarkan parlemen.
Pendukung koalisi Anutin, Partai Rakyat, mengatakan akan mengajukan mosi tak percaya. Partai Rakyat mengeklaim Partai Bhumjaithai yang dipimpin Anutin melanggar kesepakatan selama pemungutan suara penting tentang amandemen konstitusi.
"Mereka mengatakan tidak akan mendukung saya lagi, Mereka meminta saya membubarkan parlemen. Saya hanya mengikuti permintaan mereka," kata Anutin.
Anutin naik sebagai perdana menteri pada September lalu dengan dukungan koalisi yang bersyarat pada pembubaran parlemen. Anutin menjadi perdana menteri Thailand ketiga dalam dua tahun terakhir.
Anutin sebelumnya merupakan sekutu klan Thaksin Shinawatra yang mendominasi politik Thailand selama bertahun-tahun. Anutin kemudian keluar dari koalisi dengan Partai Pheu Thai karena pelanggaran etik Paetongtarn.
