Provinsi Jawa Timur rentan mengalami bencana Geo-Hidrometeorologi seiring memasuki fase puncak musim hujan pada Desember hingga awal Januari 2026. Sederet bencana yang mengintai itu mulai dari banjir bandang hingga longsor.
Kondisi ini tidak hanya dipicu oleh faktor puncak musim hujan, namun juga dipengaruhi oleh minimnya mitigasi awal dan kesalahan tata ruang kota.
Secara geologi banjir bandang di Jatim banyak berasosiasi dengan morfologi kipas aluvial pada lereng perbukitan atau pegunungan vulknanik dengan batuan berumur kuarter tua. Dicirikan tutupan tanah tebal, hilangnya semen alami, tingkat pelapukan tinggi.
Sejumlah kondisi tersebut dipaparkan dalam Webinar Kesiapsiagaan Bencana Geo-Hidrometeorologi yang digelar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jumat (12/12/2025).
Hadi Wijaya Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengatakan, sejumlah wilayah di Indonesia perlu melakukan mitigasi sejak dini saat puncak musim hujan tiba di periode Desember 2025 hingga Januari 2026.
Curah hujan tinggi itu diprakirakan melanda Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Semua wilayah ini berpotensi mengalami bencana longsor saat puncak musim hujan.
“Ini penting kami update sangat terkait dengan kondisi pemicu gerakan tanah, jadi implikasi yang bisa lakukan dari data tersebut seperti untuk wilayah Jawa Timur, ini contohnya dengan kondisi curah hujan tersebut sangat relevan pentingnya kita memperkuat mitigasi dan tata ruang,” ujar Hadi Wijaya
Saat puncak musim hujan nanti, curah hujan diprakirakan melebihi 150 milimeter. Jika kondisi itu terjadi, Hadi Wijaya menyebut pentingnya dilakukan koordinasi mitigasi di wilayah lereng karena berpotensi memicu longsor.
“Jika hujannya melebihi 150 milimeter maka kami melihat pentingnya untuk dilakukan koordinasi untuk lereng dengan litologi lempung vulkanik yang menjadi pemicu longsor. Ini tersebar di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTB,” jelasnya.
Sementara itu Irwan Susilo Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Jawa Timur menjelaskan, Provinsi Jatim secara alamiah memiliki tanda-tanda ancaman dari bencana Geo-Hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi.
“Jawa timur secara alamiah juga mempunyai penyebaran potensi (bencana) yang beragam khususnya bagian tengah dan selatan,” tuturnya.
Hal ini tidak dipengaruhi akibat anomali cuaca, namun juga faktor alamiah dari gambaran litologi dan fisiografi di Jatim. Seperti longsor akibat endapan gunung api kuarter yang cenderung memiliki tingkat kelapukan namun masif terjadi pembukaan lahan.
Kemudian faktor tata ruang wilayah yang tidak sesuai sehingga memicu banjir di kawasan permukiman. Hingga kondisi batuan tersier lapuk namun dibangun infrastruktur jalan yang justru memicu longsor.
“Memang zona api tengah ini banyak endapan gunung api kuarter muda maupun tua. Kemudian di selatan terkait batuan tersier di situ kita melihat potensi secara alamiah terkait bencana geologi,” katanya.
Irwan mencontohkan peristiwa longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk pada 2021 yang dipicu karena tanah tidak kuat menahan beban air saat curah hujan tinggi akibat pembukaan lahan dan kondisi batuan yang lapuk.
Selain faktor tersebut, longsor juga dipicu akibat selang air untuk mengaliri kolam warga yang terus mengalir sehingga masuk ke dalam celah lereng dan membuah tanah menjadi jenuh.
“Air yang masuk ke dalam celah-celah retakan sehingga menambah beban dan akhirnya menjadikan kelongsoran dengan hampir dimensinya 100 meter dengan tinggi tebing 30 meter. Ini terjadi di endapan Gunung Willis,” jelasnya.
Contoh ancaman bencana lain yang baru saja terjadi melanda Jatim adalah banjir di Kota Malang hingga merendam rumah warga. Padahal Irwan menyebut, ketinggian Sungai Brantas di Malang masih jauh dari level ancaman banjir.
Menurutnya, kondisi ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesalahan tata ruang kota akibat kapasitas drainase kota yang tidak lagi menampung beban air hingga perubahan fungsi irigasi.
“Ketinggian sungai dari brantas di malang jauh dari level ancaman banjir, tapi di kota terjadi banjir. Ini ada hal yg menjadi perhatian terkait penataan kawasan kota tentunya perubahan intensitas hujan dan intensitas perubahan lahan ini menjadi penting,” jelasnya.
Oleh sebab itu Irwan menyatakan bahwa perkembangan kota perlu memperhatikan aspek daya dukung lahan menyangkut kemampuan dalam retensi limpasan permukaan.
Selain itu rekayasa modifikasi C (koefisien limpasan) perlu memperhatikan kondisi batuan porositas atau permeabilitas dan karakteristik lainnya.
Irwan juga menegaskan bahwa dinamika proses pada kipas aluvial di wilayah lereng atau pegunungan saat ini perlu mendapat perhatian, terutama dalam kebijakan penggunaan lahan.
“Kejadian banjir bandang masa lalu yang menghilangkan kota, perlu digali untuk dipelajari sebagai wisdom dalam pengelolaan wilayah,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Gatot Soebroto Kepala Pelaksana BPBD Jatim menegaskan bahwa masyarakat harus benar-benar menaati peringatan dini dan terus mengikuti perkembangan informasi soal prakiraan cuaca.
“Masyarakat perlu berhati-hati dan waspada apabila melakukan kegiatan ataupun tinggal di wilayah rawan potensi bencana, selalu mengikuti perkembangan informasi dari institusi yang berwenang dan mengenali lingkungannya seperti jalur evakuasi, apabila ada EWS (early warning sistem) perlu diperhatikan bila berbunyi dan saling mengingatkan antar tetangga bila ada ancaman bahaya,” kata Gatot.(wld/iss)
