Tutup Rapat Besar Partai, Kim Jong-Un Berikrar Benahi Praktik Menyimpang

Pyongyang: Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un berjanji untuk memberantas “kejahatan” dan menyoroti praktik yang dianggap keliru dalam tubuh pemerintahan. Janji disampaikan saat Jong-un mengakhiri rapat besar komite pusat Partai Pekerja pada Kamis, 11 Desember 2025.

Rapat selama tiga hari itu membahas agenda kebijakan utama serta persiapan menjelang kongres partai berikutnya yang akan menjadi kongres pertama dalam lima tahun dan diperkirakan berlangsung bulan depan.

Dalam pidatonya, Kim mengecam “pandangan ideologis yang salah serta sikap kerja yang pasif dan tidak bertanggung jawab” dari sejumlah pejabat, kata kantor berita KCNA.

Ia meminta para pejabat menunjukkan “kepercayaan diri dan keberanian yang lebih besar terhadap masa depan perjuangan kita”.

KCNA menambahkan bahwa Kim turut “menunjukkan kekurangan dan praktik jahat yang harus diperbaiki”, tanpa memaparkan detail, meski media negara menyebut adanya berbagai “penyimpangan” disiplin istilah yang kerap merujuk pada korupsi.

Kim memberikan penghormatan khusus kepada tentara Korea Utara yang berperang mendukung Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Menurut perkiraan Korea Selatan, sedikitnya 600 tentara Korea Utara tewas dan ribuan lainnya terluka. 

Kim menyebut kontribusi mereka telah “menunjukkan kepada dunia prestise tentara dan negara kita sebagai pasukan yang selalu menang dan pelindung sejati keadilan internasional”.

Para analis menilai, sebagai imbalan atas pengerahan pasukan tersebut, Pyongyang menerima bantuan keuangan, teknologi militer, serta pasokan pangan dan energi dari Moskow.

Kim juga memuji upaya modernisasi pertahanan yang disebutnya penting untuk menghadapi “perubahan geopolitik dan teknologi global yang besar”.

Rapat komite pusat dimulai Selasa, bertepatan dengan peluncuran salvo artileri dari sistem peluncur roket ganda yang menurut analis memiliki jangkauan ke wilayah Korea Selatan.

Sementara itu, pekan lalu Presiden Korea Selatan yang berpandangan lebih lunak, Lee Jae Myung, menyatakan bahwa pemerintahannya merasa perlu menyampaikan permintaan maaf kepada Korea Utara atas dugaan perintah pendahulunya untuk menerbangkan drone dan selebaran propaganda ke wilayah utara. 

Pyongyang belum menanggapi pernyataan tersebut, meski Lee berupaya memperbaiki hubungan kedua negara yang lama tegang.