Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tembus 7 Persen, DPR Soroti Masalah Pemerataan dan Kualitas

pantau.com
1 hari lalu
Cover Berita

Pantau - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri menyoroti ketimpangan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meskipun daerah tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, melampaui angka pertumbuhan nasional.

Komisi XI DPR RI Kunjungi Kepri, Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pernyataan itu disampaikan Hanif Dhakiri saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis, 11 Desember 2025.

"Secara pertumbuhan, Kepri ini tumbuhnya di atas 7 persen, berarti lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tentu ini kita apresiasi kerja dari semua pihak. Tetapi yang jadi soal adalah kualitas pertumbuhan dan pemerataannya yang masih terus menjadi tantangan," ungkapnya.

Politikus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini masih banyak ditopang oleh sektor-sektor konvensional, khususnya industri pengolahan.

Ia juga menyoroti belum optimalnya pengembangan sektor-sektor unggulan khas daerah kepulauan, seperti maritim, logistik, pelabuhan, dan konektivitas antar-pulau.

"Keunggulan maritim, logistik, pelabuhan, dan konektivitas antar-pulau belum mendapatkan dukungan yang memadai. Padahal, sektor-sektor tersebut merupakan kekuatan alami Kepri," ia mengungkapkan.

DPR Dorong Penyesuaian Desain Fiskal dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Melihat potensi daerah yang belum tergarap secara maksimal, Hanif Dhakiri mendorong agar desain fiskal dan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan dengan potensi ekonomi dasar wilayah Kepri.

"Kita ingin agar mulai dari desain fiskal dan perencanaan pembangunannya bisa lebih inline. Jadi ketika pemprov menggencot pertumbuhan, sektor-sektornya tidak timpang. Dari sisi desain perencanaannya, kita harapkan bisa lebih diratakan sesuai dengan potensi yang ada di Kepri," tegasnya.

Ia menyatakan bahwa langkah-langkah penataan yang terukur sangat diperlukan agar percepatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak pada peningkatan angka statistik, tetapi juga memberikan pemerataan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Dana Kelolaan BPKH Diproyeksikan Tembus Rp179 Triliun
• 9 jam laludisway.id
thumb
Sopir Minibus Diduga Ngantuk, 2 Tewas dalam Kecelakaan di Tol Malang–Pandaan
• 5 jam lalugenpi.co
thumb
Artha Graha Peduli dukung penanganan banjir di Aceh Tamiang 
• 11 jam laluantaranews.com
thumb
10 Rekomendasi Drakor Bertema Dokter, Wajib Masuk Watchlist!
• 12 jam lalumedcom.id
thumb
Pramono Siapkan Penataan UMKM di Lahan Pemprov DKI Usai Kerusuhan Kalibata yang Libatkan 6 Anggota Yanma Mabes Polri
• 7 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.