jpnn.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut sejak awal selalu meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi kebijakan pemotongan Dana Transfre ke Daerah (TKD).
Sebab, kata Waketum Golkar itu, situasi ekomomi tidak memungkinkan bagi daerah mengalami pemotongan dana.
BACA JUGA: Soal Pemotongan Dana TKD, Senator Dedi Batubara: Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak Kepada Daerah
Hal demikian dikatakan Doli demi menjawab keinginan daerah agar TKD yang sebelumnya dipotong bisa dikembalikan membantu bencana.
"Mempertimbangkan ulangan soal pemotongan TKD itu, karena memang situasi ekonomi di daerah itu, kan, berat," kata Doli kepada awak media, Jumat (12/12).
BACA JUGA: Soroti Pemangkasan Anggaran TKD, Ketua Kelompok DPD di MPR RI: Makin Memperlemah Posisi Pemda
Terlebih lagi, kata anggota Baleg DPR itu, beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) kini terdampak bencana, sehingga kebijakan TKD perlu dievaluasi.
Menurutnya, kebijakan TKD membuat daerah terdampak bencana sulit merehabilitasi dan memperbaiki infrastruktur wilayah.
BACA JUGA: Pak Prabowo dan Purbaya Mendapat Surat Cinta dari Gubernur Sumbar soal Pemotongan TKD
"Enggak ada bencana saja dengan pemotongan itu makin susah, apalagi dengan adanya bencana ini," kata dia.
Doli mengatakan pemerintah pusat, yakni Kemenkeu perlu memikirkan solusi daerah terdampak bencana yang kesulitan dana memulihkan wilayah.
"Dalam hal ini Menteri Keuangan bagaimana solusi pascabencana, mereka harus juga dipikirkan apakah kemudian TKD-nya dikembalikan atau kemudian ada dana stimulus lainnya," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica mendesak pemerintah pusat bisa menambah anggaran TKD bagi wilayah Sumatra yang tengah menghadapi dampak bencana hidrometeorologi.
“Daerah sedang berjuang untuk pulih di tengah keterbatasan anggaran. Pemangkasan TKD jelas berdampak pada kemampuan penanggulangan bencana. Padahal masyarakat membutuhkan pemulihan cepat dan menyeluruh,” kata Cindy, Selasa (9/12/2025).
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku saat ini memantau belanja pemerintah daerah untuk membuat opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026.
"Kami lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu, tidak bocor," kata Purbaya di Denpasar, Bali, Jumat (5/12). (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
