tvOnenews.com - Perkembangan transportasi digital dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan perubahan besar dalam pola mobilitas masyarakat. Layanan berbasis aplikasi kini bukan hanya mempermudah perjalanan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru.
Menurut data Kementerian Perhubungan (2024), pengguna transportasi online terus meningkat seiring tumbuhnya kebutuhan akan layanan cepat, aman, dan transparan. Transformasi ini bahkan disebut sebagai salah satu pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara.
Di Indonesia, dinamika ini terasa semakin kuat karena adopsi ponsel pintar dan sistem pembayaran digital yang meluas di berbagai daerah. Kemajuan tersebut mendorong berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pelaku usaha, untuk terus menyesuaikan kebijakan agar ekosistem transportasi daring tetap stabil.
Kementerian Koordinator Perekonomian melalui laporan tahunannya menegaskan bahwa kolaborasi multi-stakeholder menjadi kunci agar inovasi digital dapat memberikan manfaat yang adil bagi konsumen, mitra pengemudi, hingga pelaku UMKM yang tergabung dalam rantai ekonomi digital.
Bila tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan cepat ini dapat menimbulkan ketimpangan, baik dari sisi tarif maupun keberlanjutan kerja para mitra. Di tengah dinamika ini, dialog antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan para pengemudi menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Melansir dari berbagai sumber, berbagai diskusi reguler dibutuhkan agar kebijakan tarif, komisi, hingga standar keselamatan dapat diterapkan secara adil dan terukur. Praktik serupa juga telah dilakukan di beberapa negara Asia, seperti Malaysia dan Singapura, sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan industri transportasi digital yang makin kompetitif.
Upaya serupa kini dilakukan di Indonesia melalui forum-forum kebijakan yang melibatkan lintas kementerian. Dalam konteks tersebut, salah satu penyedia layanan transportasi daring, Maxim menggelar diskusi panel bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Jakarta.
Acara ini menjadi wadah dialog antarpemangku kepentingan dari berbagai institusi negara seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, hingga perwakilan mitra pengemudi. Lewat forum tersebut, para peserta membahas perkembangan terkini transportasi digital dan kebutuhan regulasi yang lebih adaptif.
