Bisnis.com, BATAM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau memaparkan bahwa kinerja industri jasa keuangan Kepri hingga September 2025 menunjukkan pertumbuhan paling kuat di Sumatera bagian utara.
"Total aset tumbuh 13,50% dan penyaluran kredit meningkat 20,68%, sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 14,20%. Pencapaian ini mencerminkan kapasitas sektor keuangan Kepri dalam menopang pembiayaan produktif," kata Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya di Batam, Jumat (12/12/2025).
Dari sisi risiko, Sinar menegaskan bahwa Kepri mencatat tingkat kesehatan pembiayaan terbaik di kawasan, dengan Non-Performing Financing (NPF) hanya 1,30% dari total pembiayaan Rp5,916 miliar.
"Kinerja pergadaian dan modal ventura juga menunjukkan percepatan signifikan, masing-masing tumbuh 34,16% dan 350,85% dengan kualitas pembiayaan tetap terjaga," katanya lagi.
Meski demikian, OJK mencatat adanya tekanan pada industri asuransi jiwa yang mengalami kontraksi 8,26% secara tahunan. Namun sektor asuransi umum justru tumbuh 13%, menjadikan Kepri satu-satunya wilayah di Sumatera bagian utara dengan kinerja positif pada segmen tersebut.
"Ini menjadi dinamika ini perlu menjadi perhatian seluruh pelaku industri untuk memperkuat ketahanan sektor perasuransian," ungkapnya.
Baca Juga
- OJK Optimistis 2026 Jadi Tahun Ramai IPO dan Rights Issue
- Relaksasi Kredit Korban Banjir, OJK Perlu Perkuat Pengawasan
- OJK Sumsel Bakal Perluas Akses Pembiayaan untuk Industri Kelapa
Sinar juga menyoroti sejumlah tantangan utama, seperti rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah kepulauan.
"Kondisi geografis Kepri membutuhkan strategi edukasi yang lebih adaptif agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal," ujarnya.
Empat sektor prioritas yang akan terus didorong mencakup perikanan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, serta UMKM.
"Sejumlah program unggulan, termasuk Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dukungan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, business matching, dan penguatan literasi keuangan, akan terus diperluas untuk meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal serta melindungi konsumen dari praktik ilegal," pungkasnya.
