Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan pemerintah memprioritaskan pemulihan konektivitas, penanganan infrastruktur strategis terdampak, penyediaan sumber daya air, infrastruktur kesehatan, serta pemetaan detail rumah rusak di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra bersama Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Saya baru kembali dari kunjungan ke daerah bencana. Sebelumnya, kurang lebih 10 hari yang lalu di awal-awal bencana, saya juga sempat datang secara langsung. Para menteri yang lain juga melakukan hal serupa untuk melihat dengan kepala sendiri dan memastikan bukan hanya mengidentifikasi kerusakan, tetapi juga segera bekerja,” ujar AHY dalam keterangannya dikutip pads Sabtu, 13 Desember 2025.
Sebagai Menko yang membawahi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY menekankan pentingnya koordinasi ketat antarkementerian, terutama dalam pembukaan akses, evakuasi warga, penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan jalur logistik.
“Langkah-langkah taktis di lapangan difokuskan untuk mengevakuasi korban, menyelamatkan warga, dan memastikan tidak ada yang tidak mendapatkan makanan serta kebutuhan pokok lainnya. Secara paralel, kita berupaya menghubungkan kembali jalur-jalur transportasi, terutama untuk bantuan logistik dan medical supplies ke daerah terisolasi,” katanya.
Berdasarkan data terakhir, banjir dan longsor berdampak pada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi dengan kerusakan luas pada infrastruktur dasar dan sektor permukiman.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU telah menurunkan 310 personel dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya di tiga provinsi terdampak.
“Personel kami bergerak cepat melakukan respons awal, menginspeksi infrastruktur terdampak, dan mendukung komando penanganan darurat di daerah setiap hari,” ujar Dody.
Kementerian PU juga mengerahkan 298 unit alat berat seperti excavator dan loader, 121 unit alat pendukung termasuk hidran umum, mobil operasional, dump truck, dan mobil tangki air, serta 3.727 unit material darurat berupa geobag, bronjong kawat, dan agregat untuk penanganan di seluruh lokasi terdampak.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan karena pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi menjadi kunci agar masyarakat segera kembali memperoleh akses layanan dasar dan mobilitas yang aman,” ucap Dody.
Ia menambahkan kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur yang dihitung Kementerian PU mencapai Rp51 triliun, dengan porsi terbesar untuk Aceh, disusul Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut jumlah rumah terdampak mencapai 112.551 unit dan masih berpotensi bertambah seiring proses verifikasi lapangan.
“Pemerintah pusat bersama satgas daerah, BNPB, dan pemerintah daerah telah mengidentifikasi lokasi relokasi di tiga provinsi, terdiri dari delapan lokasi di Aceh, delapan di Sumatra Utara, dan lima di Sumatra Barat,” katanya.
Maruarar menegaskan seluruh langkah penanganan dilakukan sesuai arahan Presiden.
“Kami bekerja cepat, tepat, dan berbasis keamanan. Pertimbangan utama relokasi adalah keamanan geologis, legalitas lahan, serta akses masyarakat terhadap ekosistem sosial seperti sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Untuk percepatan rekonstruksi, Kementerian PKP menyiapkan stok awal panel RISHA produksi UMKM sebanyak 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung. Kementerian PKP juga menghitung kebutuhan tambahan serta berkoordinasi dengan Semen Indonesia Group untuk menyusun standar teknis terkait kualitas, harga, sistem struktur, dan waktu instalasi.
Penanganan rumah terdampak dibagi ke dalam tiga kategori, yakni rusak berat, sedang, dan ringan, dengan pendekatan pembangunan atau renovasi sesuai hasil survei teknis di lapangan.
Menko AHY menegaskan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci percepatan pemulihan.
“Akses jalan adalah yang paling utama karena pada tahap tanggap darurat, yang terpenting adalah penyaluran logistik,” kata AHY dalam konferensi pers usai rapat.
Ia menjelaskan perbaikan permanen di sejumlah lokasi membutuhkan waktu, sehingga pemerintah menyiapkan jalur sementara, seperti di Lembah Anai yang menghubungkan Sumatra Barat–Riau. Untuk jembatan yang putus, pemerintah menyiapkan jembatan perintis satu lajur sebagai solusi sementara.
Rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Editor: Redaktur TVRINews
