Perlu SOP Ketat untuk Program Makan Bergizi Gratis, Pakar Soroti Insiden Mobil Tabrak Siswa di Cilincing

Pantau - Jusri Pulubuhu, Training Director Jakarta Defensive Driving (JDDC), menyoroti pentingnya regulasi Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kecelakaan seperti yang menimpa siswa-siswi SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara.

Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa di Lapangan

Sebuah video viral yang diunggah oleh akun Instagram @sekitaran_jakut memperlihatkan mobil putih menabrak kerumunan siswa SD yang sedang berada di lapangan upacara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh ANTARA, mobil tersebut diduga merupakan kendaraan operasional yang mengangkut Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Mobil MBG tabrak siswa SD yang sedang belajar di lapangan upacara di SDN 01 Kali Baru", tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Disebutkan pula bahwa pengemudi diduga bermaksud menginjak rem, namun malah menginjak pedal gas hingga menyebabkan mobil menerobos ke tengah lapangan upacara.

Saat kejadian, siswa dan guru sedang melakukan kegiatan belajar di lapangan tersebut.

Pentingnya SOP dan Uji Kelayakan

Jusri Pulubuhu menyampaikan pendapatnya melalui sebuah video singkat yang dibagikannya pada Jumat (12/12).

"Seharusnya kecelakaan ini dapat dihindari bila mana stakeholder dalam hal ini perusahaan ataupun sekolah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berada di dalam manajemen keselamatan kerja dari organisasi", ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan yang melibatkan operasional kendaraan bermotor sangat rentan terhadap kecelakaan, sehingga diperlukan SOP yang menyeluruh.

Ia menekankan bahwa uji kelayakan terhadap kendaraan operasional yang digunakan sangat penting, termasuk juga kelayakan pengemudinya.

"Maka seharusnya ada SOP yang mencakupi kualifikasi kendaraan, kualifikasi pengemudi, dan standar dalam memasuki area-area tersebut, sehingga kecelakaan ini dapat dicegah", ia mengungkapkan.

Status Terkini dan Harapan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait status hukum pengemudi maupun tindak lanjut dari instansi yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

Jusri berharap adanya regulasi yang lebih ketat agar insiden serupa tidak terulang kembali, terutama dalam program-program pemerintah yang melibatkan pengoperasian kendaraan di lingkungan sekolah.