Rayakan Milad ke-8, BPKH Raih WTP 7 Kali Hingga Dana Kelolaan Tembus Rp 179 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan dana kelolaan badan pemerintah terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Pada 2025, dana kelolaan diproyeksikan mencapai hampir Rp 179 triliun. Angka itu meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan awal pembentukan BPKH.

BACA JUGA: AMITRA dan BPKH: Buka Peluang Baru Mendaftar Haji Lebih Cepat

Nilai manfaat yang dihasilkan pun diperkirakan menembus lebih dari Rp 12 triliun.

Hal itu dia ucapkan dalam perayaan Milad ke-8 dengan mengusung tema Boosting Trust, Building The Future di Balai Sarbini, Jakarta pada Kamis (12/12).

BACA JUGA: KPK Ungkap Awal Penyelidikan Dugaan Korupsi di BPKH

“BPKH telah menyalurkan lebih dari Rp 1,27 triliun untuk program kemaslahatan umat yang mencakup pelayanan ibadah haji, pendidikan, dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, penguatan ekonomi umat, sarana-prasarana ibadah, serta bantuan tanggap darurat bencana,” ungkap Fadlul.

Dalam delapan tahun, BPKH berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut.

BACA JUGA: BPKH Buka Data ke KPK dan Pastikan Keamanan Dana Haji

BPKH menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan nilai manfaat dana haji, serta memperluas kolaborasi strategis dan transformasi digital guna menjaga keberlanjutan pembiayaan haji.

“Delapan tahun ini adalah fondasi. Ke depan, kami berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan haji agar tetap aman, efisien, dan berkelanjutan demi kemaslahatan jemaah dan umat,” kata Fadlul.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPKH Rojikin menegaskan Dewan Pengawas terus memastikan pengelolaan keuangan haji dilakukan secara prudent dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan haji serta meringankan beban jemaah.

“Setiap kebijakan dan keputusan pengelolaan dana haji selalu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi jemaah dan umat,” tutur Rojikin.

Dari sisi investasi, BPKH mengelola portofolio secara seimbang antara kebutuhan likuiditas dan optimalisasi nilai manfaat.

Sekitar 26 persen dana ditempatkan pada instrumen perbankan syariah untuk mendukung operasional haji, sementara sisanya dialokasikan pada berbagai instrumen investasi syariah yang aman dan berkelanjutan.

“BPKH juga terus memperkuat peran di ekosistem perhajian global melalui BPKH Limited di Arab Saudi, yang bergerak di sektor perhotelan, akomodasi, katering, dan layanan pendukung haji dan umrah,” jelasnya. (mcr4/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BPKH Limited & Siiru Jalin Kerja Sama Memudahkan Jemaah Umrah Mandiri