JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah kondisi darurat pascabencana banjir longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, keputusan pemerintah untuk belum membuka pintu bantuan asing menuai sorotan.
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki kapasitas untuk menangani bencana.
"Tentu kita menghargai dan kita mengapresiasi dukungan dari internasional. Baik yang menyampaikan keprihatinan maupun menawarkan bantuan. Pemerintah masih merasa bahwa kita masih sanggup dan kita terus berupaya. Pak Presiden juga terus berkomitmen melakukan percepatan progres penanganan tanggap darurat,” katanya.
Namun keputusan pemerintah untuk tidak membuka donasi dan bantuan asing memunculkan kritik dari publik. Kreator konten Sherly Annavita mempertanyakan alasan di balik sikap tersebut, terutama ketika korban terus bertambah dan infrastruktur rusak parah. Untuk mendapatkan air bersih saja warga kesulitan lantaran masih ada desa yang terisolasi.
“Belum lagi rekonstruksinya, belum lagi trauma healing masyarakat. Rasanya pemerintah tidak mampu menyelesaikan ini sendiri,” katanya.
Sherly menilai, tanpa dukungan tambahan, pemulihan infrastruktur diperkirakan bisa memakan waktu puluhan tahun. Belum lagi kebutuhan rekonstruksi jangka panjang dan pemulihan trauma masyarakat terdampak.
Ia mendesak Presiden Prabowo untuk menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Menurutnya, status tersebut akan mempercepat koordinasi lintas sektor dan membuka ruang bantuan yang lebih luas, termasuk dari luar negeri bila dibutuhkan. Sebab, ini menyangkut nyawa dan kemanusiaan.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/gpfCUD4N9m8?si=MJC44UO2FnPcsGGq
#banjir #aceh #sumatera
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- banjir
- sumatera
- aceh
- bantuan
- bencana
