Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A DPRD Surabaya menegaskan, peristiwa yang memperlihatkan dugaan pungutan liar (Pungli) oleh oknum anggota Satpol PP Kota Surabaya harus mendapat atensi serius dari Pemerintah Kota (Pemkot), termasuk jajaran pimpinan Satpol PP.
“Bukan soal itu video lama atau baru, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa disanggah tentang wajah Satpol PP Kota Surabaya yang masih jauh dari bersih dari perilaku pungli,” katanya, Sabtu (13/12/2025).
Ia menegaskan, klarifikasi bahwa video tersebut direkam setahun lalu tidak menghapus substansi persoalan. Menurutnya, praktik pungli tetap merupakan pelanggaran serius yang mencederai kepercayaan publik.
“Sekalipun disebut video lama yang baru diviralkan, itu tidak mengubah kenyataan bahwa pungli masih terjadi dan harus ditangani secara serius,” kata pria yang juga Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu.
Viralnya video pungli itu, kata dia, semakin ironis karena terjadi di tengah komitmen Pemerintah Kota Surabaya memberantas pungli dan korupsi. Apalagi, video viral itu bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia).
Ia mengingatkan bahwa semangat anti korupsi tidak boleh berhenti pada jargon semata. Komitmen itu menurutnya, harus diwujudkan dalam tindakan riil dan konsisten dalam keseharian aparatur pemerintah.
“Seperti yang saya sampaikan saat Hakordia, keberanian memberantas pungli dan menolak korupsi jangan hanya sebatas jargon, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari,” tuturnya.
Setiap aparatur, tegas dia, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Ia menekankan, sanksi yang dijatuhkan harus memberikan efek jera.
“Jika ada ASN maupun non-ASN Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, harus ditindak tegas dengan sanksi yang memberatkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya membuka opsi pemberian sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat. Menurutnya, penanganan kasus pungli sanksi bisa berhenti pada hukuman ringan, bahkan ia menyebut bahwa sanksi berupa mutasi jabatan atau rotasi lokasi kerja tidak cukup untuk menunjukkan keseriusan pemerintah.
DPRD Surabaya, kata dia, akan terus mengawal komitmen pemberantasan pungli agar benar-benar dijalankan. “Ini soal integritas aparatur dan kepercayaan publik, sehingga harus dibuktikan. Gak ngomong tok,” ujarnya.
Sementara itu, Pemkot Surabaya melalui Satpol PP telah menjatuhkan sanksi berat kepada salah satu anggotanya, setelah rekaman video viral di media sosial menunjukkan oknum tersebut melakukan pungli kepada pedagang kaki lima (PKL).
“Kami ambil tindakan tegas seberat-beratnya, saat ini kami proses. Dan juga sedang berkoordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),” tegas Achmad Zaini Kasatpol PP Kota Surabaya, Jumat (12/12/2025).
Langkah itu, kata dia, sejalan dengan komitmen Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Langkah ini kami ambil sebagai langkah serius dalam memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya di lingkungan Satpol PP Surabaya,” ucapnya.
Zaini menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari oknum anggota, kejadian itu terjadi antara bulan Juli hingga Oktober 2024.
Namun ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menindak tegas, serta mengambil tindakan serupa jika kembali ditemukan anggota melakukan pelanggaran yang sama.
“Memang sesuai keterangan itu video lama, tapi kami tidak membenarkan walaupun itu video lama atau baru pungli tetaplah pungli, itu pelanggaran berat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Zaini menyatakan bahwa pengawasan internal akan diperkuat untuk memastikan seluruh anggota menjalankan tugas sesuai aturan dan mencegah kasus serupa terulang kembali. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang turut melaporkan tindakan pungli tersebut.
“Saya ucapkan terima kasih, dengan adanya video tersebut masyarakat turut membantu dalam memberantas tindakan pungli, khususnya yang dilakukan oleh anggota kami. Saya berharap agar kejadian ini tidak akan terulang kembali dan dapat menjadi pembelajaran bagi anggota yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama,” pungkasnya.(ris/bil/iss)
