Efisiensi, Target Belanja Pemkot Palopo di R-APBD 2026 Hanya Rp842 Miliar

FAJAR, PALOPO– Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Palopo tahun 2026 sudah diserahkan ke DPRD. Pendapatan daerah pada APBD pokok tahun 2026 ditarget Rp845,07 miliar lebih.

Penyesuaian pendapatan daerah ini disusun berdasarkan surat kementerian keuangan direktorat jenderal perimbangan keuangan nomor S-62/PK/2025 perihal penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun 2026, proyeksi pendapatan pada realisasi tahun sebelumnya dan kebijakan keuangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada bagian belanja daerah, dialokasikan hanya sebesar Rp.842,14 miliar lebih. Jumlah tersebut berkurang Rp198,76 miliar lebih atau 19,10 persen dari target belanja daerah pada tahun 2025.

Wali Kota Palopo, Naili Trisal menuturkan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa proyeksi pendapatan yang mengalami penurunan sehingga rencana belanja APBD di tahun 2026 dilakukan berdasarkan penyesuaian pendapatan daerah dan prioritas pembangunan daerah.

Termasuk, kata dia, efisiensi belanja dalam artian mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas dan kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Naili Trisal juga menyampaikan jika penerimaan pembiayaan APBD tahun 2026 berkenaan dengan kebijakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, nantinya digunakan dalam tahun berjalan berdasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2025.

Dalam rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Palopo tahun 2026 sebelumnya, Jumat 11 Desember 2025, Naili Trisal menuturkan berkaitan dengan agenda percepatan dan prioritas pembangunan dalam mendukung kebijakan strategis Pemerintah Pusat, Pemkot Palopo memastikan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran belanja dalam Ranperda APBD ini sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan dengan prioritas utama.

Adapun prioritas utama tersebut, di antaranya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik.
Kemudian pembangunan manusia yang inklusif dan penguatan kualitas layanan dasar, serta pengembangan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal.

“Selain itu, juga pengembangan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal,” kata Naili.

Sementara itu, arah kebijakan dalam ranperda ini pada dasarnya mencerminkan upaya-upaya pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, serta pencapaian sasaran jangka menengah panjang dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan daerah dengan tema “Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM Serta Pemanfaatan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Inklusif”, sekaligus penguatan untuk akselerasi agenda pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam Ranperda APBD ini, diharapkan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo,” lanjut Naili. (shd)