Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan praktik pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Usai mengunjungi korban banjir di Sumatera Utara, Sabtu, dia menanggapi isu terkait dugaan pembalakan liar yang menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Ia menekankan bahwa pemerintah tengah menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin legal.
"Justru saya mau tertibkan semua itu, pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan," ujar dia dalam keterangan resmi Presiden dikutip dari Antara, Sabtu, 13 Desember 2025.
Pemerintah akan secara tegas menindak para pelaku pembalakan liar. Guna memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan, pemerintah melakukan koordinasi antarinstansi.
Baca Juga :Presiden Prabowo Tinjau Kondisi Pengungsi Banjir Sumut di MAN 1 Langkat
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan, mereka sudah menginventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.
"Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan," kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis (4/12).
"Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas," tambahnya.
Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.
Selain itu Menhut memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk area seluas sekitar 750.000 Hektare.
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Antara
Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 Hektare. Menhut juga menyampaikan membentuk tim bersama Polri untuk menelusuri asal gelondongan kayu yang terseret banjir di sejumlah titik lokasi terdampak banjir di Sumatera. Rencananya, investigasi itu juga akan melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
