Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa pengalihan tujuh kapal pengawas untuk misi kemanusiaan di wilayah Sumatera tidak memengaruhi tugas pengawasan laut secara nasional.
Sebagian armada tetap siaga menjalankan pengawasan perairan Indonesia meskipun beberapa kapal dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan bencana.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, menyampaikan bahwa pengalihan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap wilayah terdampak bencana.
"Ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut," ungkapnya.
Tujuh Kapal Dikerahkan, Pengawasan Tetap JalanIpunk menjelaskan bahwa KKP memiliki total 34 kapal pengawas perikanan, sehingga pengalihan tujuh unit kapal tidak mengganggu fungsi pengawasan secara keseluruhan.
"Kami masih ada banyak kapal, jumlah kapal pengawas kami semuanya ada 34," ia mengungkapkan.
Ketujuh kapal tersebut ditugaskan ke wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kapal-kapal yang dialihkan yaitu KP Hiu 12, KP Hiu 16, KP Hiu 08, KP Hiu Macan 05, KP Barakuda 01, KP Orca 05, dan KP Orca 06.
Selain kapal laut, KKP juga mengerahkan satu pesawat airborne surveillance untuk mendukung distribusi bantuan, terutama ke daerah yang belum terjangkau seperti Aceh Tamiang.
"Kami kerahkan tujuh kapal dan satu pesawat airborne surveillance kita. Karena saat awal kemarin, kondisinya masih ada yang belum tersentuh seperti Aceh Tamiang," jelas Ipunk.
Koordinasi Kemanusiaan dan Distribusi BantuanSebagai Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Ipunk menyebut KKP menjalin koordinasi intensif dengan Basarnas dan unsur terkait lainnya.
Tujuannya adalah memastikan bantuan logistik dasar tersalurkan secara efektif dan aman.
Kehadiran armada KKP yang lebih awal di lokasi bencana mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai cepat tanggap.
Meski sebagian kapal dialihkan, Ipunk menegaskan bahwa pengawasan laut tetap berjalan.
"Terkait dengan bagaimana pengawasan di laut, kami tetap melakukan pengawasan," ujarnya.
Secara keseluruhan, KKP telah menerima 159 ton bantuan kemanusiaan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya.
Bantuan tersebut kini didistribusikan secara bertahap ke wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
