Menteri PU: Ruas Jalan Lintas Timur Sumatera di Sumut Sudah Dapat Dilalui

Penulis: Nisa Alfiani

TVRINews, Medan

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan ruas Jalan Lintas Timur Sumatera di wilayah Sumatera Utara kembali dapat dilalui setelah terdampak bencana hidrometeorologi. Ruas strategis yang menghubungkan Medan–Binjai–Pangkalan Brandan–Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh tersebut mulai berfungsi seiring percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan.

“Pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama agar akses masyarakat dan distribusi logistik dapat berjalan normal,” kata Menteri PU Dody Hanggodo, Minggu (14/12/2025).

Menurut Dody, Kementerian PU terus melakukan penanganan darurat pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan konektivitas antarwilayah sebelum masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengerahkan 96 unit alat berat, enam unit alat pendukung, serta hampir dua ribu unit bahan dan material penanganan bencana. Upaya tersebut difokuskan pada pembukaan akses jalan, perbaikan darurat, dan pembersihan material banjir.

Berdasarkan pendataan sementara, bencana hidrometeorologi berdampak pada 12 ruas jalan nasional dan empat jembatan nasional, serta 21 ruas jalan daerah dan empat jembatan daerah di sejumlah kabupaten dan kota. Penanganan darurat dilakukan secara bertahap untuk memastikan jalur-jalur vital tetap berfungsi.

Di jaringan jalan tol, seluruh ruas terdampak di Sumatera Utara telah kembali beroperasi normal. Namun, pada Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi masih diberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow sejak 4 Desember 2025. Kementerian PU menargetkan ruas tol tersebut dapat kembali beroperasi normal sepenuhnya sebelum 16 Desember 2025.

Selain pemulihan konektivitas, penanganan bencana di Sumatera Utara juga difokuskan pada pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor sumber daya air, tercatat 51 sungai, tujuh bendung, dan sembilan sistem air baku terdampak. Pemerintah terus melakukan identifikasi kerusakan dan penanganan darurat untuk menjaga fungsi infrastruktur pengendalian banjir dan ketersediaan air.

Sementara itu, di sektor permukiman, Kementerian PU mencatat kerusakan pada 34 unit infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak, pemerintah menyalurkan bantuan darurat berupa hidran umum, mobil tangki air, toilet portable, hingga sarana sanitasi bergerak.

Bencana hidrometeorologi juga berdampak pada prasarana sosial, di antaranya ratusan sekolah, madrasah, pondok pesantren, pasar, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Utara.

Editor: Redaktur TVRINews