Pantau - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat memahami maksud dan tujuan kebijakan pemerintah secara utuh.
Pemerintah Perlu Responsif dan Transparan di Era DigitalDalam acara Executive Briefing bertajuk Peran Penting Komunikasi Kebijakan Pemerintah yang digelar Kamis (11/12), Nezar menyampaikan bahwa komunikasi yang baik menjadi penentu keberhasilan kebijakan.
“Kebijakan yang baik sangat bergantung pada strategi komunikasi yang disusun. Banyak kebijakan sebenarnya bermanfaat, tetapi dinilai buruk karena gagal dikomunikasikan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta pada Minggu.
Nezar menekankan bahwa kemampuan membaca dinamika publik adalah kunci agar pemerintah tetap responsif dan menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya dalam era digital saat arus informasi sangat deras.
Pemerintah, kata Nezar, harus memastikan informasi tersedia tepat waktu dan terpercaya, untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan.
“Semua orang bisa memproduksi informasi dan disebarkan melalui platform media sosial, semua orang adalah produsen informasi sekaligus konsumennya. Inilah yang membuat lanskap komunikasi kita itu begitu riuh,” jelasnya.
Dalam situasi krisis, Nezar mengingatkan pentingnya konsistensi dan transparansi pemerintah dalam menyampaikan fakta kepada publik.
“Trust is the new currency. Kepercayaan adalah mata uang baru di tengah ketidakpastian. Jaga kepercayaan publik. Jangan lip service,” tegasnya.
Penguatan Kapasitas ASN dan Transformasi Komunikasi PemerintahNezar juga menyampaikan bahwa komunikasi bukan hanya melalui pesan tertulis atau lisan, tetapi juga tercermin dari cara pejabat hadir, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat.
Karena itu, penguatan kapasitas aparatur negara dalam bidang komunikasi kebijakan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang lebih adaptif.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital mengadakan Pelatihan Komunikasi Kebijakan Pemerintah bagi pejabat eselon I dan II kementerian.
Selain itu, juga dilakukan peluncuran buku berjudul Komunikasi Kebijakan sebagai referensi dalam membangun pemahaman sistematis mengenai proses penyusunan dan penyampaian kebijakan publik.
Kemkomdigi juga menggandeng FISIPOL UGM untuk mengembangkan LMS (Learning Management System) Pembelajaran Komunikasi Kebijakan yang kini bisa diakses oleh seluruh ASN di Indonesia.
Penyelenggaraan program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola komunikasi agar publik menerima informasi kebijakan yang jelas, terstruktur, dan dapat dipercaya.
