FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Praktisi teknologi informasi Ainun Najib mempertanyakan alasan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra belum ditetapkan sebagai bencana nasional hingga saat ini.
Ainun mempertanyakan minimnya dorongan publik, khususnya dari masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar status bencana nasional segera ditetapkan.
“Kenapa belum jadi bencana nasional ya?,” ujar Ainun di X @ainunnajib (14/12/2025).
“Terutamanya, kenapa tekanan untuk itu tidak besar dari masyarakat Aceh, Sumut dan Sumbar?,” tambahnya.
Dikatakan Ainun, persoalan penetapan status bencana nasional memang tidak sederhana, terutama jika dilihat dari prosedur dan posisi politik kepala daerah, khususnya di Aceh.
Ia menjelaskan bahwa secara prosedural, penetapan bencana nasional harus diawali oleh kepala daerah terdampak yang menyatakan tidak mampu menangani bencana tersebut.
“Soal perkaranya dianggap rumit pada posisi Mualem (Muzakir Manaf), sebab bencana nasional itu prosedurnya harus diinisiasi kepala daerah yang terdampak. Mereka harus menyatakan tidak mampu,” ungkap Ainun.
Ia menambahkan, jika justru pemerintah pusat yang mengambil inisiatif, langkah tersebut bisa dipersepsikan sebagai upaya menggerus kewenangan daerah dan keistimewaan Aceh.
“Kalau ada inisiatif pusat, bisa dilihat sebagai upaya mempreteli kekuasaan Panglima dan keistimewaan Aceh,” sebutnya.
Ainun juga menyinggung isu sensitif terkait dugaan konflik kepentingan yang melekat pada Gubernur Aceh, Mualem.
Ia menyebut adanya narasi yang berkembang bahwa Mualem pernah menjadi perantara dalam pembelian lahan skala besar oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan kebijakan pasca perjanjian Helsinki, di mana pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurutnya, dibuka ruang luas bagi investasi asing untuk menguasai lahan.
Pada narasi yang berkembang di X disebutkan bahwa, saat yang sama, banyak eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) justru menjual lahan mereka dengan harga sangat murah pasca tsunami.
Dalam konteks itu, Ainun mempertanyakan apakah benar tanggung jawab penetapan status bencana nasional sepenuhnya berada di tangan Gubernur Aceh, serta apakah benar terdapat konflik kepentingan yang mempengaruhi keputusan tersebut.
“Benarkah bolanya di Gubernur Aceh? Dan benarkah Gubernur Aceh ada conflict of interests juga?,” timpalnya.
Ia juga menaruh perhatiannya pada besaran jumlah penduduk di tiga provinsi terdampak yang seharusnya dapat menjadi kekuatan moral dan politik untuk mendorong penetapan bencana nasional.
“Ada lebih dari 27 juta jiwa penduduk tiga provinsi tersebut,” kata Ainun.
Baginya, meski sekitar satu juta jiwa terdampak langsung banjir, masih ada sekitar 26 juta jiwa lainnya, termasuk para perantau dan diaspora, yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyuarakan tuntutan tersebut.
“Yang terdampak banjir sekitar satu juta jiwa. Yang saya maksud tentu 26 juta jiwa yang tidak terdampak ditambah perantau dan diasporanya,” tandasnya.
Lanjut dia, kelompok masyarakat inilah yang justru lebih memiliki ruang dan kekuatan untuk mengorganisir tekanan publik.
“Mereka lebih tahu dan lebih berhak menyuarakan, tapi saya belum lihat ada yang mengorganisir,” terangnya.
Ia kembali menegaskan bahwa secara teknis, penetapan bencana nasional memang harus diawali oleh pernyataan ketidakmampuan dari kepala daerah.
“Malah teknisnya harus gubernur yang declare tidak sanggup dan meminta pusat menjadikan bencana nasional,” jelasnya.
Dari berbagai tanggapan yang ia terima atas pertanyaan awalnya, Ainun bilang bahwa ada indikasi kuat yang mengarah pada dugaan konflik kepentingan di tingkat pimpinan daerah.
“Dari berbagai reply pertanyaan saya di awal, ada yang mengisyaratkan memang conflict of interests dari gubernurnya sendiri,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
