Jakarta, VIVA – Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara) membeberkan peran strategis Polri dalam menangani bencana Sumatera. Menurut Lilin Nusantara, Polri tak hanya memberi respons teknis terhadap bencana di Sumatera, tetapi juga institusi kepolisian mulai mengintegrasikan pendekatan kemanusiaan, penegakan hukum lingkungan, dan tata kelola risiko secara lebih sistematis
"Jadi, Polri telah menunjukkan peran strategis dalam menangani bencana Sumatera dengan memadukan pendekatan kemanusiaan, penegakan hukum lingkungan, dan tata kelola risiko secara lebih sistematis. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma penting dalam fungsi kepolisian Indonesia," kata Direktur Lilin Nusantara Uliatul Hikmah kepada wartawan Minggu, 14 Desember 2025.
Uliatul mengatakan keterlibatan aktif Polri dalam penanganan bencana menunjukkan fleksibilitas institusional yang patut diapresiasi. Namun di sisi lain, kata dia, hal ini juga mengungkap kelemahan struktural dalam sistem manajemen bencana nasional yang seharusnya tidak terlalu bergantung pada satu institusi untuk mengisi berbagai fungsi sekaligus.
- Istimewa
"Di tengah situasi bencana yang kompleks-banjir bandang, longsor, serta terputusnya akses antarwilayah, Polri bergerak dengan pola yang menampilkan tiga elemen kunci yang saling memperkuat dalam ekosistem tanggap darurat, yakni kecepatan, koordinasi dan adaptasi fungsi," ucap dia.
Uliatul mengatakan, publik perlu mengapresiasi kemampuan Polri untuk mengerahkan personel dan sumber daya dalam waktu singkat. Struktur komando yang tersentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan pengerahan yang efisien ke lokasi-lokasi terdampak, bahkan ketika infrastruktur komunikasi terganggu.
"Kecepatan Polri ini terwujud dalam aktivasi tim SAR dalam 24 jam pertama, pengerahan unit K-9 untuk pencarian korban dan mobilisasi peralatan berat dan logistik darurat," kata dia.
Selain itu, kata Uliatul, Polri juga melakukan efisiensi koordinasi penanganan banjir karena Polri mengambil peran strategis, yakni sebagai penghubung antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
"Jaringan komando yang mapan memfasilitasi sinkronisasi upaya berbagai pihak, meminimalkan duplikasi, dan memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata di tengah keterbatasan. Polri pun dengan mudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan pemda, melakukan integrasi dengan relawan dan LSM serta fasilitasi komunikasi lintas sektor," tutur dia.
