Pihak Roy Suryo Minta Ijazah Jokowi Ditunjukkan Saat Gelar Perkara Khusus Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Roy Suryo Cs, Abdul Gafur Sangadji, meminta penyidik Polda Metro Jaya dapat menghadirkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus besok, Senin (15/12/2025).

Ia berharap forum gelar perkara bisa menjawab secara menyeluruh pertanyaan yang diajukan oleh tim kuasa hukum.

“Kami berharap penyidik betul-betul menjalankan gelar perkara itu dengan baik, berkualitas, dan kami juga berharap ijazah Pak Joko Widodo bisa ditunjukkan saat gelar perkara berlangsung,” ujar Gafur, Minggu (14/12/2025).

Baca juga: Besok Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu, Kuasa Hukum Jokowi Bakal Hadir

Gafur menekankan, gelar perkara khusus itu seharusnya tidak sekadar memenuhi formalitas administratif semata.

Gelar perkara khusus harus dilakukan secara terbuka dan substantif agar memberikan kepastian hukum, terutama terkait dasar penetapan delapan tersangka dalam perkara tersebut.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=ijazah jokowi, ijazah jokowi palsu, kasus ijazah Jokowi, gelar perkara ijazah jokowi&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8xNC8xODE5MzMyMS9waWhhay1yb3ktc3VyeW8tbWludGEtaWphemFoLWpva293aS1kaXR1bmp1a2thbi1zYWF0LWdlbGFyLXBlcmthcmEta2h1c3Vz&q=Pihak Roy Suryo Minta Ijazah Jokowi Ditunjukkan Saat Gelar Perkara Khusus Besok§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

“Gelar perkara khusus besok betul-betul menjadi kesempatan yang baik bagi tersangka dan penyidik untuk mendiskusikan secara lebih detail dan mendalam terkait dasar penetapan tersangka, sehingga tidak lagi menimbulkan tanda tanya,” kata dia.

Tim kuasa hukum telah disiapkan untuk mendampingi para tersangka selama proses gelar perkara khusus.

Fokus utama pendampingan hukum akan diarahkan pada sejumlah aspek mendasar dalam penanganan perkara.

Salah satu yang akan dipertanyakan adalah status penyitaan ijazah Presiden Joko Widodo oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Selain itu, pihaknya juga akan menelusuri dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium forensik.

Baca juga: Kuasa Hukum Roy Suryo Minta Penyidik Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi Sebelum Periksa Saksi

“Kami ingin mengetahui ijazah pembanding itu milik siapa, apakah disita secara sah, serta apakah terdapat berita acara keabsahan dari Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut,” jelas dia.

Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga meminta transparansi atas jumlah barang bukti dan saksi yang telah diperiksa dalam penyidikan.

Abdul menyebut, sebelumnya penyidik mengklaim telah menyita ratusan barang bukti serta memeriksa puluhan saksi dan ahli.

“Kami ingin mengetahui secara rinci 28 ahli itu siapa saja, 130 saksi itu siapa saja, dan 700 barang bukti yang disita itu apa saja. Tersangka memiliki hak untuk mengetahui alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka,” tegasnya.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Abdul pun menekankan bahwa gelar perkara khusus ini diharapkan tidak sekadar memenuhi kewajiban formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri, melainkan menjadi ruang klarifikasi hukum yang objektif dan transparan.