FAJAR.CO.ID, ACEH — Proses penanangan korban bencana maupun infrastruktur pasca bencana yang melanda Aceh hingga saat ini belum sepenuhnya memadai dan maksimal. Kondisi itu memaksa pemerintah meminta bantuan lembaga internasional.
Langkah tersebut diambil Pemerintah Provinsi Aceh. Pemerintah setempat resmi membuka pintu keterlibatan internasional dalam penangan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Tanah Rencong.
Pemprov Aceh secara resmi telah meminta keterlibatan United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk ikut terlibat dalam proses pemulihan akibat bencana besar.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Pemerintah Aceh melalui surat resmi kepada kedua lembaga PBB tersebut.
Diketahui, bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah ini mengakibatkan ratusan orang tewas dan memaksa hampir setengah juta warga mengungsi.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan langkah ini diambil karena skala kerusakan yang terjadi sangat luas dan membutuhkan dukungan lintas sektor. Termasuk pengalaman internasional dalam penanganan pascabencana berskala besar.
Menurut Muhammad MTA, UNDP dan UNICEF dipilih karena memiliki rekam jejak panjang dalam membantu Aceh pascatsunami 2004 silam.
Pengalaman tersebut dinilai sangat relevan untuk menghadapi kondisi Aceh saat ini yang tengah dilanda bencana hidrometeorologi terparah dalam beberapa tahun terakhir.
Muhammad MTA mengatakan, Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan pertolongan.
“Untuk keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA, 14 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa surat permintaan tersebut sudah dikirim dan menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan daerah yang terdampak parah. Pemerintah Aceh menilai dukungan internasional sangat dibutuhkan, mengingat dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur. Tetapi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.
Banjir dan longsor yang menerjang Aceh telah berdampak pada sedikitnya 18 kabupaten dan kota. Kerusakan infrastruktur meluas, mulai dari jalan dan jembatan hingga fasilitas pendidikan, kesehatan, serta rumah ibadah.
Ratusan warga kehilangan nyawa, puluhan lainnya masih dinyatakan hilang hingga memasuki pekan ketiga sejak bencana terjadi. Data posko tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh per Minggu 14 Desember 2025 mencatat sebanyak 419 orang meninggal dunia dan 32 orang masih dinyatakan hilang.
Sementara itu, jumlah pengungsi mencapai 474.691 jiwa yang tersebar di berbagai titik pengungsian. Selain korban jiwa, kerusakan fasilitas publik tercatat sangat signifikan.
Sebanyak 258 unit kantor, 287 tempat ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, serta 206 rumah sakit dan puskesmas mengalami kerusakan.
Infrastruktur transportasi juga lumpuh dengan 461 titik jalan dan 332 jembatan rusak akibat terjangan banjir dan longsor. Dalam upaya pemulihan, hingga saat ini tercatat sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh.
Mereka berasal dari lembaga lokal, nasional, hingga internasional yang tergabung dalam desk relawan BNPB.
Beberapa lembaga yang sudah terlibat antara lain Save The Children, Islamic Relief, Baznas, Orari, Koalisi NGO HAM, serta sejumlah organisasi kemanusiaan lainnya.
Pemerintah Aceh memperkirakan jumlah relawan dan lembaga kemanusiaan yang terlibat masih akan terus bertambah seiring kebutuhan di lapangan yang semakin besar.
Atas nama masyarakat Aceh, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi semua pihak yang terlibat.
Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.
“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang diberikan demi pemulihan Aceh,” ujar Muhammad MTA. (fajar)
