JAKARTA, DISWAY.ID – Wacana pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi anak usia 13–16 tahun mendapat sorotan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Meski mengapresiasi niat baik pemerintah dalam melindungi anak, PGRI menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada larangan semata, melainkan harus disertai aturan teknis yang jelas, pengawasan ketat, serta kesepakatan antara sekolah dan orang tua.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Dr. Unifah Rosyidi menanggapi wacana pemerintah terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak usia 13–16 tahun.
BACA JUGA:50 Link Twibbon Hakordia 2025 Gratis dan Terbaru Lengkap Ucapan, Gaungkan Antikorupsi ke Medsos
PGRI mengapresiasi niat baik pemerintah dalam melindungi anak.
"Jadi, kita itu memberi apresiasi niatnya itu baik," kata Unifah saat dihubungi, Minggu, 14 Desember 2025.
Namun menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh hanya berbentuk larangan semata.
Unifah menilai, pembatasan harus dilakukan secara bijak dan disertai aturan yang jelas.
BACA JUGA:45 Ucapan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, Share di Medsos untuk Memotivasi Perubahan!
Menurutnya, pemerintah sendiri tengah mendorong digitalisasi pendidikan, salah satunya melalui pengadaan smartboard di sekolah-sekolah, yang secara tidak langsung juga melibatkan penggunaan gawai dan perangkat digital dalam proses pembelajaran.
“Artinya bukan sekadar melarang. Yang paling penting adalah pembatasan yang ketat, disertai kesepakatan dengan orang tua,” ujar Unifah.
Menurutnya, pemerintah perlu membuat aturan penggunaan gawai di sekolah melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
BACA JUGA:70 Link Twibbon HUT KORPRI 2025 Gratis Lengkap Ucapannya, ASN Jangan Lupa Share di Medsos!
Dalam proses pembelajaran yang tidak memerlukan media digital, siswa diharapkan tidak menggunakan ponsel.
Namun, penggunaan gawai tetap harus diperbolehkan saat dibutuhkan untuk pembelajaran digital yang diarahkan oleh guru.
- 1
- 2
- »
