Legislator NasDem Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan di Jember

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah mendorong peningkatan akses dan layanan keuanggan (inklusi keuangan) di Jember, Jawa Timur (Jatim). Sebab, hal itu dinilai dibutuhkan untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Charles dalam Sosialisasi Peningkatan Inklusi Keuangan dengan tema “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember”. Menurut dia, UMKM super mikro sering kali menjadi kelompok yang paling rentan. 

"Mereka memiliki usaha, tetapi tidak memiliki akses ke kredit perbankan karena keterbatasan agunan, administrasi, dan literasi keuangan," kata Charles melalui keterangan tertulis, Minggu, 14 Desember 2025.

Politikus Partai NasDem itu meyakini banyak manfaat besar jika UMKM memperoleh inklusi keuangan. Di antaranya, meningkatkan pendapatan daerah.

"Jika mereka mendapatkan akses pembiayaan yang tepat, dampaknya sangat besar, baik terhadap peningkatan pendapatan keluarga maupun pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Charles. Baca juga: AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Perbankan bagi Masyarakat Perbatasan
Charles mengutip data nasional yang menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia memang telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pelaku usaha formal dan super mikro. 

"UMKM super mikro, yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 persen dari total unit usaha nasional, masih banyak yang belum tersentuh layanan keuangan formal seperti perbankan dan lembaga pembiayaan resmi," ujar Charles.

Oleh karena itu, dia berharap agar inklusi keuangan meningkat di Jember. Sebab, memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya dari sektor UMKM, pertanian, perdagangan, dan jasa. 

"Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat relevan sebagai upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat," sebut Charles.

Ilustrasi inklusi keuangan. Foto: Freepik.

Sementara itu, mantan birokrat keuangan, Moch. Junaidi, menguraikan secara komprehensif peran pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis mulai dari penyusunan regulasi, penyediaan program pembiayaan, hingga penguatan ekosistem keuangan nasional dan daerah.

“Pemerintah telah mendorong berbagai program pembiayaan bagi UMKM, seperti kredit bersubsidi, penjaminan kredit, hingga program pendampingan usaha. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam mengaksesnya. Di sinilah pentingnya edukasi dan sosialisasi seperti yang kita lakukan hari ini,” jelas Junaidi.

Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi layanan keuangan menjadi peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan, terutama di daerah. Dengan pemanfaatan teknologi digital, akses terhadap tabungan, pembayaran non-tunai, dan pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. 

Namun, digitalisasi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan literasi. Sehingga, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami risiko dan manfaatnya.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Hotel Aston itu diikuti ratusan peserta yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat umum. Sosialisasi berlangsung secara interaktif dengan pemaparan materi, contoh kasus, serta ruang diskusi untuk menyampaikan pengalaman dan kendala yang mereka hadapi dalam mengakses layanan keuangan. 

Banyak pelaku UMKM menyampaikan harapan agar ke depan terdapat pendampingan yang lebih intensif, kemudahan akses permodalan, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah, DPR RI, BUMN, dan lembaga keuangan.

Melalui kegiatan ini, DPR RI dan Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Diharapkan, sosialisasi ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Jember, mendorong UMKM naik kelas, serta mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.