Antisipasi Masalah Kesehatan Pascabencana dalam Jangka Panjang

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah rumah sakit yang terdampak bencana banjir di Sumatera telah berangsur pulih. Meski begitu, percepatan pemulihan dan peningkatan kapasitas rumah sakit harus dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan masalah kesehatan akibat banjir dalam jangka panjang.

Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi Tjandra Yoga Aditama mengatakan, peningkatan kasus yang harus dilayani di rumah sakit bisa sampai 210 hari atau hampir 8 bulan pascabencana terjadi. Hal itu merujuk pada artikel yang terbit dalam jurnal Nature berjudul “Hospitalization risks associated with floods in a multi-country study”.

“Temuan pada artikel ilmiah ini, salah satunya, mengenai 10 jenis penyakit yang biasa dihadapi pascabanjir, yaitu penyakit kardiovaskular, penyakit paru dan pernapasan, penyakit infeksi, penyakit saluran cerna, gangguan mental, diabetes, cedera, kanker, gangguan sistem syaraf dan penyakit ginjal,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Senin (15/12/2025).

Untuk itu, Tjandra menuturkan, dampak kesehatan yang kompleks serta waktu yang panjang membutuhkan berbagai persiapan dan antisipasi yang harus segera dilakukan. Persiapan tersebut, antara lain, menyediakan sumber daya di rumah sakit, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan finansial.

Rumah sakit pun harus disiapkan untuk menangani penyakit yang tidak hanya terkait dampak bencana, namun juga penyakit yang sudah terjadi di masyarakat.

Selain itu, tata kelola sistem pelayanan rumah sakit perlu dibenahi untuk menghadapi dampak jangka panjang pascabencana. Rumah sakit pun harus disiapkan untuk menangani penyakit yang tidak hanya terkait dampak bencana, namun juga penyakit yang sudah terjadi di masyarakat.

“Harus diingat bahwa rumah sakit tidak hanya akan menangani penyakit yang berhubungan dengan banjir tetapi juga menangani penyakit-penyakit lain yang memang biasa terjadi di masyarakat sehari-hari. Jadi, katakanlah semacam beban ganda,” tutur Tjandra.

Menurut Tjandra, setidaknya ada lima faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kapasitas rumah sakit pascabencana, yakni cuaca, tingkat keparahan akibat banjir, pola usia masyarakat, kepadatan penduduk, serta status sosial ekonomi dari masyarakat terdampak.

Kelima hal tersebut harus menjadi pertimbangan dan kajian dalam proses pemulihan dan persiapan operasional rumah sakit. Diharapkan, ketahanan pelayanan kesehatan di rumah sakit bisa berlangsung dalam jangka panjang.

Secara terpisah, anggota tim kebencanaan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang juga relawan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh, Fahmi Arrasuli menilai, proses tanggap darurat pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera, khususnya Aceh, lamban. Lebih dari dua minggu bencana terjadi, masih banyak warga yang belum bisa mengakses air bersih.

Laporan pemerintah pun dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pembentukan Health Emergency Operation Centre (HEOC) dan tenaga cadangan kesehatan Kementerian Kesehatan tidak berjalan optimal.

“Fakta di lapangan, HEOC hanya menjadi istilah keren yang jauh panggang dari api. Bahkan, di Kabupaten Aceh Tamiang, hingga minggu kedua fasilitas pelayanan kesehatan nyaris semuanya masih lumpuh, kecuali RSUD Tamiang yang mulai diaktifkan dengan bantuan relawan kesehatan,” tuturnya.

Dalam siaran pers di laman Kementerian Kesehatan, pelaksana pelayanan dari RS Kementerian Kesehatan Adam Malik, Ade Rachmat Yudiyanto menyampaikan, seluruh poli di RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang sudah beroperasi kembali setelah banjir besar melumpuhkan rumah sakit tersebut. Layanan sudah berjalan sejak 10 Desember 2025.

Sejumlah layanan di rumah sakit tersebut, antara lain, layanan poli paru, rehabilitasi medik, penyakit dalam, kulit, kandungan, dan poli anak. Seluruh ruang pelayanan memang masih belum sesuai dengan standar pelayanan. Meski begitu, ruangan telah ditata agar alur pelayanan tetap bisa berjalan.

Ade menambahkan, ketersediaan obat di rumah sakit tersebut masih cukup, meski penggunaan obat tetap dilakukan secara ketat di tengah situasi darurat yang masih berlangsung. Bantuan obat juga sudah diterima dari berbagai pihak.

“Dengan pasokan yang tersedia, pelayanan IGD, perawatan inap darurat, dan poli dapat berjalan tanpa gangguan. Tidak ada kasus yang tertunda karena kekurangan obat selama hari pertama,” katanya.