Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan melakukan rehabilitasi bagi pembudidaya perikanan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mulai tahun depan. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP menegaskan, proses pemulihan tersebut tidak akan membebani para pembudidaya.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan pembudidaya yang terdampak. Pengumpulan data dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing daerah terdampak, serta berkoordinasi dengan Dinas tingkat kabupaten dan provinsi.
"Contoh, dengan Kepala Dinas Aceh, saya sudah komunikasi. Kemudian dengan Kepala Dinas Sumbar, saya juga sudah komunikasi. Bahkan dia sudah bersurat juga kepada kami, memetakan, mengusulkan ini yang perlu didukung oleh pemerintah pusat," kata Haeru saat ditemui di Media Center KKP, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Haeru menjelaskan, hingga kini KKP masih menghitung total kerugian sekaligus kebutuhan anggaran rehabilitasi. Meski demikian, pihaknya telah memiliki acuan standar biaya perbaikan tambak di tiap wilayah. Di Aceh, misalnya, kebutuhan dana rehabilitasi tambak diperkirakan sekitar Rp50 juta per hektare.
"Di Aceh itu kalau memperbaiki tambak per hektarenya, katanya sekitar Rp50 juta. Di Padang, di Sumbar itu sekitar Rp70 juta. Di Medan lebih mahal, sekitar Rp100 juta. Kemudian tambaknya kalau nanti rehabilitasi, ya kita pasti perbaiki menjadi lebih baik lagi. Maka kita punya standar nilai-nilai untuk perbaikan," ujarnya.
Ia mengungkapkan, dampak kerusakan yang dialami pembudidaya cukup beragam, mulai dari petakan tambak, saluran air, hingga jaringan listrik yang rusak. Bahkan, kolam-kolam budidaya ikut terdampak akibat terjangan banjir. Adapun pembudidaya yang terkena dampak paling signifikan antara lain petambak udang, pembudidaya bandeng, nila, hingga kakap.
Saat ini, pemerintah masih memprioritaskan penanganan pada fase tanggap darurat dengan fokus penyaluran bantuan bagi para korban. Setelah masa tersebut berakhir, KKP baru akan mengintensifkan langkah rehabilitasi, termasuk perbaikan tambak. Terkait waktu pelaksanaan, Haeru menegaskan pemerintah akan bergerak cepat.
"Tidak boleh lama. Pemerintah ini harus cepat ya. Tahun depan kita sudah harus mulai. Tahun depan? Tahun depan itu tinggal dua minggu lagi. Sekarang sudah tanggal 15 (Desember) kan? Kita harus cepat. Di angka kami, DIPA kami, tahun depan sudah ada," pungkas dia.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu saat konferensi pers di Media Center KKP, Jakarta, Senin (15/12/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
(dce)
