DI saat banjir masih melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan warga bertahan di pengungsian, sikap pemerintah dalam menetapkan kebijakan bencana kembali dipertanyakan.
Barisan Muda (BARAMUDA) Indonesia menilai negara terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan politik penting, khususnya terkait status bencana nasional.
Tokoh pemuda dan salah satu pendiri BARAMUDA Indonesia Ferdiansyah Rusman kemarin menegaskan, kondisi di lapangan menunjukkan dampak banjir belum berakhir. Aktivitas warga terganggu, akses logistik belum sepenuhnya pulih dan beban penanganan masih banyak ditanggung pemerintah daerah.
Baca juga : Situasi belum Membaik, Legislator Desak Pemerintah Segera Tetapkan Bencana Nasional di Sumatra
“Kalau situasinya masih seperti ini, wajar jika publik bertanya, negara mau menunggu sampai kapan untuk bersikap tegas? Status bencana nasional seharusnya sudah dipertimbangkan,” paparnya, Minggu (14/12).
Menurut Ferdi, penetapan status bencana bukan sekadar urusan administratif, melainkan keputusan politik yang menentukan seberapa besar negara hadir dalam krisis.
“Tanpa status nasional, daerah dipaksa bekerja dengan keterbatasan. Padahal ini bencana besar yang dampaknya lintas wilayah,” tandasnya.
Baca juga : Bukan Bencana Nasional, Gubernur Sumbar Serukan Solidaritas Penuh Antardaerah Tangani Bencana
Selain itu lanjut Fredi, BARAMUDA Indonesia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang belum membuka ruang terhadap bantuan internasional. Ferdi menilai, dalam situasi darurat kemanusiaan, pendekatan kebijakan seharusnya lebih mengutamakan keselamatan warga.
“Kemandirian nasional penting, tapi jangan sampai menjadi alasan menunda pertolongan. Bantuan internasional bisa menjadi penguat jika dikelola negara dengan baik,” terangnya.
Ferdi menambahkan, BARAMUDA Indonesia mendesak pemerintah pusat segera mengevaluasi arah kebijakan penanganan banjir di Sumatra agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat terdampak dan menjawab rasa keadilan publik (AN/E-4)
