Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pemulihan perikanan budi daya pasca-bencana banjir dan cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2025.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, KKP telah melakukan pendataan awal sementara lahan dan pembudidaya terdampak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta unit pelaksana teknis (UPT) KKP.
“Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,” kata Haeru usai konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, wilayah terdampak terluas berada di Aceh, dengan lahan budi daya yang terkena bencana mencapai sekitar 38.875 hingga 40 ribu hektare di 16 kabupaten/kota.
Baca juga: KKP: Produksi perikanan budidaya capai 5 juta ton hingga triwulan III
Sementara itu, di Sumatera Utara, bencana berdampak pada sekitar 562 hektare lahan budi daya yang tersebar di 11 kabupaten/kota, sedangkan di Sumatera Barat tercatat sekitar 255,9 hektare di 11 kabupaten/kota.
“Di Aceh jumlah pembudidaya yang terdampak mencapai 31.944 orang, tergabung dalam 1.051 kelompok, dan datanya sudah by name by address,” ujarnya.
Menurut dia, kerusakan tidak hanya terjadi pada petakan tambak, tetapi juga mencakup saluran air, pintu air, kolam, serta jaringan pendukung budi daya, termasuk kelistrikan di beberapa lokasi sentra produksi.
Dalam penanganan awal, KKP telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Bencana yang melibatkan lintas unit di internal KKP serta pemerintah daerah untuk memastikan respons cepat di lapangan.
Baca juga: KKP bangun industri budi daya kepiting yang berkelanjutan
“Negara tidak diam. KKP sudah membentuk satgas, kami turun bersama UPT dan dinas daerah untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan,” tegas dia.
Ia menyampaikan, skema pemulihan yang disiapkan saat ini difokuskan pada rehabilitasi lahan budi daya dan pemberian bantuan kepada pembudidaya, sementara opsi relokasi masih terus dikaji sesuai kondisi wilayah dan tingkat kerusakan.
Menurutnya, setelah pihaknya berdiskusi dengan pemerintah daerah, skema yang paling memungkinkan saat ini adalah rehabilitasi dan bantuan.
Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran pemulihan perikanan budi daya di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 triliun, dengan porsi terbesar berada di Aceh.
Baca juga: KKP libatkan Kejagung awasi budi daya nila salin-pergaraman nasional
Ia kemudian menegaskan angka tersebut masih bersifat estimasi awal dan akan terus diperbarui seiring pendalaman data di lapangan sebelum dilaporkan untuk penentuan kebijakan lanjutan.
“Data ini masih berkembang, tapi menurut kami sudah mendekati kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Haeru menambahkan, KKP berupaya memastikan pemulihan berjalan secepat mungkin agar aktivitas budi daya dapat kembali berlangsung dan tidak menghambat kinerja pembudidaya di wilayah terdampak, serta akumulasi secara nasional.
“Yang paling penting adalah saudara-saudara kita bisa segera pulih dan kembali berproduksi,” tutur Haeru.
Baca juga: KKP perkuat produksi perikanan budi daya berbasis teknologi
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, KKP telah melakukan pendataan awal sementara lahan dan pembudidaya terdampak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta unit pelaksana teknis (UPT) KKP.
“Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,” kata Haeru usai konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, wilayah terdampak terluas berada di Aceh, dengan lahan budi daya yang terkena bencana mencapai sekitar 38.875 hingga 40 ribu hektare di 16 kabupaten/kota.
Baca juga: KKP: Produksi perikanan budidaya capai 5 juta ton hingga triwulan III
Sementara itu, di Sumatera Utara, bencana berdampak pada sekitar 562 hektare lahan budi daya yang tersebar di 11 kabupaten/kota, sedangkan di Sumatera Barat tercatat sekitar 255,9 hektare di 11 kabupaten/kota.
“Di Aceh jumlah pembudidaya yang terdampak mencapai 31.944 orang, tergabung dalam 1.051 kelompok, dan datanya sudah by name by address,” ujarnya.
Menurut dia, kerusakan tidak hanya terjadi pada petakan tambak, tetapi juga mencakup saluran air, pintu air, kolam, serta jaringan pendukung budi daya, termasuk kelistrikan di beberapa lokasi sentra produksi.
Dalam penanganan awal, KKP telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Bencana yang melibatkan lintas unit di internal KKP serta pemerintah daerah untuk memastikan respons cepat di lapangan.
Baca juga: KKP bangun industri budi daya kepiting yang berkelanjutan
“Negara tidak diam. KKP sudah membentuk satgas, kami turun bersama UPT dan dinas daerah untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan,” tegas dia.
Ia menyampaikan, skema pemulihan yang disiapkan saat ini difokuskan pada rehabilitasi lahan budi daya dan pemberian bantuan kepada pembudidaya, sementara opsi relokasi masih terus dikaji sesuai kondisi wilayah dan tingkat kerusakan.
Menurutnya, setelah pihaknya berdiskusi dengan pemerintah daerah, skema yang paling memungkinkan saat ini adalah rehabilitasi dan bantuan.
Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran pemulihan perikanan budi daya di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 triliun, dengan porsi terbesar berada di Aceh.
Baca juga: KKP libatkan Kejagung awasi budi daya nila salin-pergaraman nasional
Ia kemudian menegaskan angka tersebut masih bersifat estimasi awal dan akan terus diperbarui seiring pendalaman data di lapangan sebelum dilaporkan untuk penentuan kebijakan lanjutan.
“Data ini masih berkembang, tapi menurut kami sudah mendekati kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Haeru menambahkan, KKP berupaya memastikan pemulihan berjalan secepat mungkin agar aktivitas budi daya dapat kembali berlangsung dan tidak menghambat kinerja pembudidaya di wilayah terdampak, serta akumulasi secara nasional.
“Yang paling penting adalah saudara-saudara kita bisa segera pulih dan kembali berproduksi,” tutur Haeru.
Baca juga: KKP perkuat produksi perikanan budi daya berbasis teknologi
:quality(80):format(jpeg)/posts/2025-12/15/featured-ea39d9cc7fa191f8588c6cfe78f95b87_1765769961-b.jpg)
