Pemerintah Bulgaria mengundurkan diri setelah didemo oleh warganya yang kecewa dengan gagalnya penanganan korupsi dan kebijakan ekonomi.
Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zhelyazkov mengumumkan keputusan tersebut dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Kamis (11/12), beberapa menit sebelum parlemen dijadwalkan melakukan pemungutan suara atas mosi tak percaya. Hal ini terjadi kurang dari tiga minggu sebelum Bulgaria dijadwalkan bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026.
"Koalisi kami bertemu, kami membahas situasi saat ini, tantangan yang kami hadapi dan keputusan yang harus kami ambil secara bertanggung jawab," kata Zhelyazkov yang mengkonfirmasi bahwa pemerintahannya mengundurkan diri, dikutip dari Reuters, Senin (15/12).
Ribuan warga Bulgaria turun ke jalan pada Rabu (10/12) malam di Sofia dan kota-kota lainnya. Ribuan warga menyoroti korupsi yang merajalela dan ketidakmampuan pemerintah untuk memberantasnya.
"Kami menyadari bahwa demo ini menentang kesombongan dan keangkuhan. Ini bukan protes sosial, tapi protes untuk nilai-nilai," kata Zhelyazkov.
"Pertemuan ini bukanlah pertemuan lawan politik mengenai kebijakan, melainkan mengenai sikap, dan oleh karena itu menyatukan berbagai komponen masyarakat Bulgaria," lanjutnya.
Masyarakat yang turun ke jalan didominasi anak muda yang sangat mendukung aksesi Bulgaria ke zona euro dan ingin Bulgaria menjadi bagian yang lebih besar dalam arus utama Eropa. Bulgaria yang bergabung dengan Uni Eropa pada 2007 lalu merupakan negara anggota paling miskin dan korup.
Parlemen Bulgaria kemudian menyetujui secara resmi pengunduran diri pemerintah pada Jumat (12/12) lalu. 227 anggota parlemen yang hadir memberikan suara mendukung pengunduran diri pemerintah.
Presiden Bulgaria Rumen Radev kini memberikan mandat kepada partai terbesar di parlemen, GERB, untuk membentuk pemerintahan baru. Namun pemimpin partai GERB, Boyko Borissov, telah mengindikasikan partainya akan menolak mandat itu.
Jika demikian, kecuali dua partai lain menerima mandat untuk membentuk pemerintahan, Radev akan menunjuk pemerintahan sementara dan mengadakan pemilu sela. Jika ini skenario yang terjadi, maka Bulgaria akan kembali dalam siklus pemilu yang berulang.
Bulgaria telah menggelar 7 kali pemilu dalam 4 tahun terakhir karena pemerintah berturut-turut gagal mempertahankan kendali atas parlemen yang terpecah belah.
