Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memantapkan komitmennya untuk memperkuat identitas Betawi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mulai tahun 2026, Balai Kota DKI Jakarta akan diwarnai simbol-simbol utama yang menampilkan wajah Betawi secara menyeluruh.
“Bahkan sekarang di Balai Kota sudah diputuskan, Pak Marullah (Mantan Sekretaris Daerah Jakarta Marullah Matali) waktu itu masih ada. Sebentar lagi, mulai tahun depan kita bangun semua simbol-simbol utama yang menampakkan wajah Betawi, itu harus dinampakkan,” kata Pramono saat menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi di Museum MH Thamrin, Senen, Jakarta Pusat, Senin (15/12).
Pramono menjelaskan, penegasan identitas Betawi tidak hanya diterapkan di Balai Kota, tetapi juga mencakup ruang publik lain di Jakarta. Ia meminta agar nuansa Betawi terlihat jelas pada berbagai elemen visual kota.
“Bahkan papan-papan iklan, batas kota, gedung-gedung, saya minta warna Betawinya itu jelas. Nggak seperti sekarang ini,” kata Pramono.
“Ketika undang-undang yang lama diberlakukan, mohon maaf, satu-satunya kota besar yang tidak punya kelamin yang jelas itu ya Jakarta. Maka sekarang sudah nggak bisa lagi,” lanjutnya.
Selain simbol fisik, nuansa Betawi juga tercermin dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari. Salah satunya melalui kebijakan penggunaan busana adat Betawi, seperti kebaya encim, oleh pegawai di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta setiap hari Rabu.
“Semuanya pelantikan pakai Ujung Serong, selalu saya adakan setiap hari Rabu. Supaya apa? Supaya masyarakat juga melihat. Kebaya Encim, kebaya Betawi dipakai. Dan semua acara di Balai Kota tidak ada yang tidak bernuansa Betawi, tidak ada,” ungkap Pramono.
Pramono menegaskan, posisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memajukan kebudayaan Betawi adalah sejajar, bukan pihak yang berada di atas masyarakat Betawi.
“Yang namanya Balai Kota, namanya Pemerintah DKI, posisinya bukan di atasnya Kaum Betawi. Sejajar. Posisinya sejajar sebagai mitra, sebagai partner untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik,” tegas dia.
Menurut Pramono, penguatan identitas Betawi ini diharapkan dapat meningkatkan kewibawaan pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam membangun Jakarta.
“Dan kalau itu terjadi terbentuk, maka saya yakin bahwa leverage atau kedudukan Kaum Betawi, Majelis Adat-nya ini menjadi sangat dihormati oleh siapa pun. Karena kemitraan tadi,” tandasnya.
