Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mencabut izin terhadap 22 perusahaan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai "nakal" dan merusak lingkungan.
Langkah tersebut dilakukan usai pihaknya menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare termasuk di antaranya di Sumatera seluas 116.198 hektare," kata Raja Juli kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (15/12). Namun tak dirinci 22 perusahaan yang dimaksud.
Ia menyebut, Prabowo memberikan instruksi agar lebih tegas kepada perusahaan yang melanggar izin terutama yang merusak lingkungan.
“Saya kembali diperintahkan untuk lebih berani lagi untuk menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang nakal, yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu lingkungan hidup dan hutan kita," ungkapnya.
Meski begitu, Raja Juli belum merinci perusahaan yang dicabut izinnya itu. Namun, ia mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam mengambil langkah hukum.
“Kami bekerja sama dengan Satgas PKH, tentu di sana ada Kabareskrim, Polri yang memiliki MOU dengan kami. Kami juga sudah bergerak seperti yang saya janjikan kepada masyarakat ketika rapat dengan pendapat di Komisi IV DPR RI,” tuturnya.
Selain pencabutan izin, Sekjen PSI itu juga mengatakan saat ini pihaknya melakukan pembenahan struktural untuk memperketat pengawasan, termasuk rencana pembentukan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kehutanan di setiap provinsi dan penambahan jumlah polisi hutan.
"Pak Presiden langsung meminta kepada saya untuk melipat-gandakan jumlah polisi hutan kita, sehingga illegal logging yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi untuk sesegera mungkin," pungkasnya.
