jpnn.com, JAKARTA - Setelah dua dekade kekosongan pembinaan ideologi pascareformasi, BPIP menunjukkan dampak nyata, dari ruang kelas di wilayah 3T, ruang kebijakan nasional, hingga ruang batin masyarakat Indonesia.
Sepanjang 2025, BPIP mencatatkan lompatan kinerja dalam merumuskan kebijakan, menggerakkan masyarakat, memperkuat pendidikan Pancasila, hingga menyelaraskan regulasi negara agar tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila.
BACA JUGA: Jazuli: RUU BPIP Momentum Revitalisasi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Tengah Turbulensi Dunia
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau hafalan.
“Pancasila harus hidup dalam kebijakan, pendidikan, dan tindakan nyata masyarakat. Kerja BPIP adalah memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Yudian.
BACA JUGA: Legislator Dorong Penguatan BPIP, Biar Tak Jadi Lembaga yang Administratif
Pada aspek perumusan kebijakan, BPIP menetapkan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024 sebagai arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Regulasi itu menjadi fondasi lahirnya Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila 2025–2029 yang disusun bersama 47 kementerian/lembaga dan 38 pemerintah provinsi.
BACA JUGA: Dewan Pakar BPIP Soroti Perlindungan Diplomat Pascapenembakan Staf KBRI di Peru
Melalui peta jalan tersebut, lebih dari 1.049 aksi pembinaan ideologi Pancasila dirancang secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan.
Arah kebijakan itu sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
“Peta jalan ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kompas bersama agar setiap kebijakan publik selaras dengan Pancasila,” kata Yudian.
BPIP menggerakkan lebih dari 103 entitas dan 18.275 Relawan Kebajikan Pancasila di berbagai daerah. Mereka menjadi penggerak nilai gotong royong, kemanusiaan, dan persatuan di tingkat akar rumput.
Upaya literasi Pancasila itu diperluas melalui Jurnal Pancasila yang diakses ratusan ribu pembaca dari berbagai negara, serta penguatan komunikasi publik lewat ribuan konten media sosial dengan jutaan interaksi.
BPIP juga menghadirkan Serambi Pancasila bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai ruang pembelajaran sejarah lahirnya Pancasila berbasis arsip autentik.
Hingga 2025, BPIP memberikan apresiasi kepada 353 Ikon Prestasi Pancasila dan 28 Insan Pancasila yang dinilai konsisten menghadirkan keteladanan nilai Pancasila di tengah masyarakat
Indeks Aktualisasi Pancasila Naik Signifikan
Penguatan ideologi Pancasila juga diukur secara berbasis data. Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) menunjukkan peningkatan signifikan dari 72,93 pada 2022 menjadi 77,73 pada 2025.
Capaian ini mencerminkan semakin menguatnya internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan bernegara.
“Pengukuran ini penting agar pembinaan ideologi tidak berjalan tanpa arah. Kita ingin memastikan ada kemajuan yang terukur,” ujar Yudian.
Di sektor pendidikan, BPIP bersama Kemendikdasmen menyelesaikan 24 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila untuk jenjang SD hingga SMA, baik bagi guru maupun murid.
Selain itu, BPIP menyusun pedoman pembinaan ideologi Pancasila bagi perguruan tinggi, ASN, TNI/Polri, diplomat, hingga kepala daerah.
Sebanyak 120 guru di wilayah 3T terlibat langsung dalam uji keterbacaan BTU, membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan penghalang pembinaan karakter bangsa.
Kajian implementasi BTU dan Kurikulum Merdeka juga dilakukan secara nasional untuk memastikan Pancasila benar-benar menjadi karakter hidup, bukan sekadar hafalan.
Transformasi besar juga terjadi pada pendidikan dan pelatihan PIP berbasis digital melalui e-learning.
BPIP melampaui target akreditasilembaga diklat, mensertifikasi 751 Maheswara, serta menjangkau lebih dari 11.000 peserta diklat pada 2025.
Pada pembinaan generasi muda, sistem Paskibraka ditransformasi secara transparan dan berbasis teknologi.
Lebih dari 132 ribu pendaftar, terpilih 24 ribu lebih Paskibraka 2025, dengan 76 putra-putri terbaik bertugas di tingkat pusat.
Mereka kemudian dibina sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) yang aktif mengabdi di masyarakat, termasuk saat bencana di Aceh dan Sumatra Utara.
180 Regulasi Diselaraskan demi Negara yang Beretika Pada aspek rekomendasi kebijakan, BPIP melakukan penyelarasan 17 regulasi
sepanjang 2025 serta total lebih dari 180 regulasi hingga 2025.
Selain itu, BPIP memberikan 104 rekomendasi terhadap kebijakan yang dinilai belum selaras dengan nilai Pancasila, termasuk analisis kerapuhan etika penyelenggara negara.
“Negara hanya bisa kokoh jika kebijakannya berakar pada nilai. Di situlah Pancasila harus hadir,” tegas Yudian Wahyudi.
Kinerja BPIP juga tercermin dalam berbagai indikator tata kelola, antara lain predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik, WTP enam kali berturut-turut, nilai SPBE ‘Sangat Baik’, Indeks Reformasi Hukum sempurna (100), hingga IPPN 99,08.
Seluruh capaian ini menegaskan pengelolaan lembaga yang semakin akuntabel dan professional.
Dengan seluruh capaian tersebut, BPIP menegaskan komitmennya untuk terus memperkokoh fondasi ideologi bangsa.
“Ini bukan akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Pancasila harus terus kita jaga, kita rawat, dan kita hidupkan bersama,” pungkas Yudian Wahyudi. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BPIP Usul Muatan Pendidikan Pancasila Masuk Mapel Wajib TKA
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian


/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F12%2F14%2Fae5517dc9ff56f8e053666ae0b97b0ac-WhatsApp_Image_2025_12_14_at_19.43.16.jpeg)
