Malang (beritajatim.com) – Hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Malang di Surabaya, pada Minggu (14/12/2025), memutuskan Djoko Prihatin sebagai Ketua DPD periode 2025–2030. Djoko lolos dalam pencalonan dengan 50 persen dukungan.
Dua calon lainnya, Rudi Nugroho, hanya mendapat 10 persen dukungan, serta mantan Wali Kota Malang Moch Anton atau Abah Anton muncul sebagai calon tanpa dukungan sehingga dinyatakan tidak lolos.
Terpilihnya Djoko ternyata menimbulkan gejolak di tubuh kader Golkar Kota Malang. Mereka yang menolak hasil Musda karena menilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai memilih menyegel kantor DPD Partai Golkar Kota Malang pada Minggu (14/12/2025) kemarin.
“Kemarin malam disegel. Bukan orang lain. Ya teman-teman sendiri sesama Golkar yang menyegel,” kata salah satu staf kantor DPD Partai Golkar Kota Malang, Senin (15/12/2025).
Menanggapi kisruh berujung penyegelan ini, Djoko Prihatin menanggapinya dengan santai. Menurutnya, terpilihnya dia sebagai ketua baru telah melalui prosedur yang benar dan bahkan telah ditetapkan dalam Musda. Dia akan melakukan pendekatan dengan musyawarah kepada sejumlah pihak di Kota Malang.
“Itu sah-sah saja, kita belum bertindak. Karena otoritas tertinggi di Musda memutuskan saya sebagai ketua. Saya ingin reda dulu. Nanti senior saya ajak ngobrol dulu, semua kita ajak ngobrol, nanti diatur bareng-bareng bagaimana Golkar ke depan,” ujar Djoko.
Terkait penyegelan, Djoko menyebut akan segera membukanya. Sebab, dia memastikan saat ini tidak ada pengurus lain di Golkar kecuali yang berada di bawah kepengurusannya. Saat ini susunan pengurus sedang dimatangkan oleh tim formatur.
“Masalah segel nanti akan kita buka segel itu. Golkar di Kota Malang sudah tidak ada pengurus, karena pengurus satu-satunya sesuai Musda ya saya. Kalau mereka bilang kader (pengurus) tidak ada karena pengurus lama semua sudah demisioner,” kata Djoko. (luc/kun)
