EtIndonesia. Di tengah meningkatnya konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, situasi politik Thailand juga mengalami perubahan besar. Pada Jumat (12 Desember), Raja Thailand menyetujui permohonan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul untuk membubarkan parlemen. Ini berarti Thailand akan menggelar pemilihan umum dalam waktu 40 hingga 60 hari ke depan.
Gejolak Politik Thailand: Perdana Menteri Bubarkan Parlemen, Pemilu Dini DigelarPartai oposisi Thailand, Partai Rakyat, yang sebelumnya mendukung Anutin menjadi perdana menteri, menuduhnya gagal memenuhi janji reformasi konstitusi dan bersiap mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Hal ini mendorong Anutin memutuskan untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu lebih awal, dengan alasan ingin “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Thailand”.
Perdana Menteri sementara Thailand, Anutin, mengatakan: “Kalian (Partai Rakyat) meminta saya membubarkan parlemen, maka dengan itikad baik saya melakukan sesuai permintaan kalian, dan saya mematuhi seluruh prosedur dengan ketat.”
Anutin menjabat sebagai perdana menteri sejak September tahun ini setelah mantan perdana menteri Paetongtarn diberhentikan. Namun, dalam masa jabatan yang singkat itu, ia terus menghadapi berbagai tantangan: mulai dari wafatnya Ratu Ibu Sirikit, banjir besar di Thailand selatan, hingga kini pecahnya kembali konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja.
Perdana Menteri Thailand: Trump Prihatin atas Konflik Thailand–Kamboja, Tidak Mengaitkan Tarif dengan KonflikPada Jumat, Anutin melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden AS Donald Trump terkait konflik Thailand–Kamboja.
Perdana Menteri sementara Thailand, Anutin, menyatakan: “Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini. Ia berharap semuanya kembali ke kondisi saat kami menandatangani Deklarasi Bersama Kuala Lumpur.”
Anutin mengatakan kepada Trump bahwa Kamboja adalah pihak pertama yang melanggar deklarasi bersama tersebut. Ia menegaskan bahwa Thailand bukanlah pihak agresor, melainkan terpaksa melakukan perlawanan setelah mengalami kerugian, demi mempertahankan kedaulatan dan keselamatan rakyatnya. Ia juga menekankan bahwa Thailand hanya akan menghentikan tembakan setelah pihak Kamboja menjamin penarikan pasukan serta pembersihan seluruh ranjau darat yang telah dipasang.
Anutin menambahkan bahwa Presiden Trump tidak memberikan tekanan apapun kepada Thailand, dan tidak mengaitkan isu tarif perdagangan dengan konflik tersebut.
Pasukan Thailand–Kamboja Bertempur di 13 Garis Front, Ratusan Ribu Warga DievakuasiPejabat Kamboja membantah pernyataan Thailand dan menyatakan bahwa Kamboja adalah pihak yang menjadi korban, serta menyerukan gencatan senjata.
Militer Thailand menyebutkan bahwa pasukan kedua negara saat ini terlibat pertempuran di 13 garis depan yang tersebar di empat provinsi perbatasan. Data menunjukkan bahwa konflik sepanjang pekan ini telah menewaskan sedikitnya 20 orang, melukai lebih dari 260 orang, dan memaksa ratusan ribu warga meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke tempat penampungan sementara.
Seorang warga Kamboja yang mengungsi, Kim Kay, mengatakan: “Saya hanya membawa beberapa barang kecil. Saya sangat miskin dan tidak punya uang, tetapi untungnya saya membawa ikan untuk dimasak sebagai makanan sehari-hari bagi anak-anak.”
Seorang warga Thailand yang mengungsi, Samruay Lengtharmdee, berkata: “Saya tidak ingin konflik seperti ini terjadi. Ini sudah kedua kalinya saya harus mengungsi ke tempat ini.” (Hui)
Laporan gabungan oleh reporter New Tang Dynasty Television, Yi Jing.
