Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Aparat Terlibat Penyelundupan SDA

Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas aparat yang terlibat atau melindungi praktik penyelundupan sumber daya alam (SDA) dan kegiatan ilegal yang merugikan negara.

Presiden menyampaikan secara tegas bahwa pengelolaan sumber daya nasional harus dilakukan secara serius untuk mencegah kebocoran yang masih marak terjadi, seperti pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan penyelundupan.

"Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum. Ini harus kita hadapi dengan serius," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai langkah telah diambil, termasuk pengerahan kekuatan TNI dan Polri, namun pelanggaran hukum masih terus terjadi.

"Terlalu banyak penyelundupan, kita sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," ujarnya.

Presiden menyebut praktik penyelundupan ini telah menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian nasional dan merusak kedaulatan hukum di Indonesia.

Salah satu kasus yang disorot Presiden adalah penyelundupan timah di Bangka yang disebut telah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak pihak.

"Contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," ia mengungkapkan.

Prabowo juga menegaskan pentingnya keberanian dalam mengakui kelemahan yang ada di institusi penegakan hukum, sebagai langkah awal untuk memperbaikinya.

"Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini," tuturnya.

Presiden menekankan bahwa tekad yang kuat dan kolaborasi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk menghentikan kebocoran sumber daya dan berbagai pelanggaran hukum lainnya.